REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyebut persoalan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menjadi media instrospeksi diri, khususnya dalam kebijakan terhadap peningkatan kompetensi guru.
"Perseteruan Dinas Pendidikan Sulsel bahkan Pemprov Sulsel dengan Kemendikbud harusnya dijadikan media introspeksi diri kedua belah pihak. Terutama soal pelatihan guru untuk peningkatan kompetensi," kata Ketua Umum Pengurus Pusat IGI Muhammad Ramli Rahim dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (13/2).
Ia mengatakan, uji kompetensi guru telah memberikan gambaran tentang bagaimana kemampuan guru Indonesia. Menurut dia, hasil uji kompetensi tidak mengherankan karena selama ini upaya peningkatan kemampuan guru memang jalan di tempat.
Ia beralasan, selama ini organisasi guru hanya sibuk dengan iuran anggota. Serta, klaim kesuksesan perjuangan mengubah kebijakan dan sedikit porseni. Sementara itu, pemerintah juga gagal meningkatkan kompetensi guru, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Berdasarkan pengalamannya terlibat dalam bimbungan teknik block grant guru pembelajar, Ramli melihat birokrasi pemda kurang sigap menerima informasi yang disampaikan pemerintah pusat. "Informasi yang sampai di pemda kadang mengendap dan bisa kedaluarsa tanpa tindakan," ujarnya.
Sehingga, menurut diaa, wajar apabila pemerintah pusat lebih memilih langsung menghubungi para guru dalam undangan-undangan pelatihan. Selain itu, ia menyebut birokrasi panjang di pemda dan dinas terkadang membuat surat pemberitahuan kunjungan pemerintah pusat tidak terbaca oleh kepala dinas atau gubernur.
"Kejadian ini terus menerus berlanjut hingga hari ini, sehingga jika kemudian terjadi 'kekagetan' atas perpindahan SMA/SMK ke provinsi, ini menjadi hal wajar. Pemda merasa tak dianggap, Kemendikbud pun merasa tak bisa berharap," kata Ramli.
(Baca Juga: Kemendikbud Bantah Blokir Bantuan Pendidikan ke Pemprov Sulsel)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
