REPUBLIKA.CO.ID, MADIUN -- Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mencatat hingga saat ini terdapat sebanyak 28 sekolah dasar di wilayahnya yang tidak memiliki pejabat kepala sekolah (kepsek) sehingga mengganggu jalannya operasional pendidikan bersangkutan.
"Memang, jenjang sekolah dasar sedang mengalami krisis kepsek. Dari total 415 SD di Kabupaten Madiun, setidaknya terdapat 28 SD yang tidak memiliki kepsek," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Suhardi kepada wartawan di Madiun, Kamis (8/12).
Dari 389 kepala sekolah yang kini masih menjabat, delapan di antaranya mulai pensiun pada tahun depan, sehingga secara total setidaknya dibutuhkan sebanyak 36 kepsek baru. "Sementara, guru yang baru lulus dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) tahun ini hanya 33 orang saja," kata dia.
Pihaknya mengaku sudah mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat sejak tujuh bulan lalu perihal pengangkatan dan penempatan kepala sekolah di Kabupaten Madiun yang kosong. Namun, hingga kini belum ada jawaban.
Untuk sementara, sekolah dasar yang mengalami kekosongan kepala sekolah masih diurus oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). "Sebenarnya Plt kepala sekolah sangat kurang efektif. Karena harus membagi tugas di dua sekolah berbeda. Sehingga berpengaruh pada operasional masing-masing sekolahnya," katanya.
Meski demikian ia mengaku tidak memiliki pilihan sambil menunggu pihak BKD menerbitkan SK penempatan kepala sekolah yang baru di 28 sekolah yang kosong tersebut.
Jika BKD sudah menerbitkan SK atau surat keputusan penempatan, maka pihak Dinas Pendidikan akan memberikan surat tugas kepada pejabat bersangkutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
