REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung wacana moratorium ujian nasional (UN). Alasannya, selam ini UN tidak berhasil menumbuhkan semangat belajar pembelajaran autentik.
"Padahal, pembelajaran autentik merupakan persyaratan sebuat kualitas pendidikan," kata Sekjen FSGI, Retno Listyarti saat berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/12).
Menurutnya akar persoalan yang membuat UN layak di moratorium, yakni pencampuradukan satu alat evaluasi untuk sejumlah tujuan. Ia menyebut UN yang bersifat sumatif, selama ini dipakai juga untuk proses seleksi, pemetaan, dan evaluasi pembelajaran.
Menurutnya, banyak alternatif evaluasi pendidikan setelah moratorium UN. Ia mengusulkan, pemerintah perlu mengutamakan model evaluasi yang bersifat formatif daripada sumatif. Evaluasi tersebut harus dilakukan guru dan sekolah. Ia meyakini, pengutamaan pada penilaian autentik membuat guru dapat memiliki ruang kreasi dan inovasi dalam penilaian pembelajaran, seperti evaluasi melalui rubrik, tugas terstruktur, portofolio, tugas proyek, unjuk kerja dan penulisan esai.
Retno mengusulkan, perbaikan sistem evaluasi harus menyentuh reformasi di dalam ruang kelas, disertai guru. Selain itu, ia meminta pemerintah menyiapkan guru sebagai penilai yang andal. Artinya, mampu memotret potensi masing-masing pelajar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
