REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Fasli Jalal menanggapi wacana moratorium ujian nasional (UN). Menurutnya, evalusi pada pelajar harus sesuai dengan kearifan masing-masing daerah.
"Karena itu, kita harus punya standar, tapi cara mengimplementasikan standar itu harus memperhatikan kondisi-kondisi lokal," kata Fasli di Jakarta, Rabu (30/11).
Ia mengingatkan, pemerintah harus mengingat tujuan dari pendidikan di Indonesia, yakni selain membuka akses, tetapi juga memastiklan mutu. Fasli mengatakan, setiap pelajar di Indonesia tidak memiliki mutu pendidikan yang sama. Sebab, mutu pendidikan akan berkaitan dengan relevansi kehidupan sehari-hari, daya saing anak dalam bermasyarakat.
Ia mencontohkan, mutu pendidikan pelajar di Jakarta akan berbeda dengan anak di Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut, anak-anak Ruteng akan bangga dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memaksimalkan potensi daerahnya. Sementara pelajar di Jakarta, akan bangga dengan berbagai paparan globalisasi dan teknologi.
"Jadi dalam konteks itu, kita harus melihat dua sisi. Perlu standar nasional, tapi juga kita bicara mutu yang lebih relevan dengan kearifan lokal," ujar Fasli.
Ia menyarankan, pemerintah harus memastikan setiap pelajar yang lulus, tidak hanya paham tentang akademik. Namun, juga tentang pencaiaan kreatifitas, cara berfikir, dan berinovasi menyelesaikan permasalahan.
Disinggung terkait peran guru dalam evalusi ujian pengganti UN, Fasli menyebut, mereka merupakan sosok yang paling mengerti kemampuan dan kecerdasan anak didiknya. Sebab, ia mengingatkan, sangat banyak anak yang lebih kompeten di luar bidang kognitif.
"Sepanjang anaknya berprogres menjadi lebih baik dari sebelumnya, itulah tujuan pendididkan," jelas dia.
Ia mengatakan, kendati desentralisasi ujian, tetapi harus ada standar nasional yang harus dicapai setiap pelajar di Indonesia. Tujuannya, agar para pelajar mampu bersaing secara lokal, nasional dan internasional.
"Tentu ada standar minimal di jenjang tertentu yang harus dicapai. Sehingga standar nanti harus memenuhi tiga hal itu, lokal, nasional, dan internasional," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
