Rabu 30 Nov 2016 13:40 WIB

Moratorium UN Jadi Momen Kuatkan Pendidikan Karakter

Rep: Christiyaningsih/ Red: Dwi Murdaningsih
Siswa-siswi MTSN 3 Jakarta, mengerjakan soal ujian mata pelajaran bahasa Indonesia saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (9/5).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Siswa-siswi MTSN 3 Jakarta, mengerjakan soal ujian mata pelajaran bahasa Indonesia saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (9/5).

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Fauzan memandang positif jika ide moratorium  Ujian Nasional (UN) disetujui oleh pemerintah. Menurut Fauzan moratorium UN jadi momen yang tepat untuk menguatkan pendidikan karakter.

Dengan moratorium UN, siswa akan terdorong agar tidak melulu berorientasi mengejar nilai kelulusan. Tetapi, mereka diarahkan agar belajar menghargai proses. "Penilaian akan kembali pada penilaian autentik dan lebih menguatkan pendidikan karakter," kata Fauzan kepada Republika.co.id, Rabu (30/11).

Penilaian autentik mencerminkan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan apa yang sudah dikuasai oleh siswa. Penilaian ini melihat seberapa baik siswa menerapkan ilmunya. Dengan demikian guru bisa mengidentifikasi materi apa yang layak dilanjutkan dan materi apa yang masih harus diulang lagi.

Anggota DPR Dukung Penghapusan Ujian Nasional

Menurut Fauzan, pelaksanaan UN saat ini sudah mengalami disorientasi. Pada awalnya UN bertujuan sebagai alat untuk memetakan kualitas pendidikan. Namun pada kenyataannya UN justru menjadi momok bagi para siswa. "Kalau memang tujuannya untuk pemetaan semestinya tidak setiap tahun dilaksanakan," imbuh mantan dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMM itu.

Sebagai alat pemetaan, UN idealnya dilakukan berkala setiap beberapa tahun sekali. "Kalau pemerintah membuat moratorium UN maka esensinya adalah hasil dari pemetaan, itu yang diperlukan," kata dia.

Dengan melihat hasil pemetaan yang beragam di tiap daerah, pemerintah lebih tahu apa yang harus digenjot dan di wilayah mana yang membutuhkan perhatian pendidikan. Dengan demikian pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terwujud.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement