Selasa 15 Nov 2016 07:40 WIB

Kemendikbud Klaim Penyaluran KIP untuk SMA Selesai

Rep: umi nur fadhilah/ Red: Esthi Maharani
Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat pembagian tiga jenis kartu sakti itu di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5). (Republika/Agung Supriyanto)
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Warga menunjukan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat pembagian tiga jenis kartu sakti itu di Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu (13/5). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengklaim penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) tingkat SMA/SMK selesai pada Senin (14/11) lalu. "Iya, SMA/SMK habis sudah penyalurannya," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad di kantor Kemdikbud, Jakarta, Senin (14/11).

Sementara untuk SD dan SMP, ia melanjutkan, proses penyaluran masih berlangsung hingga dua pekan mendatang. Ia menjelaskan, berdasarkan data Kemdikbud, sekira 11,7 juta dari 17,9 juta total KIP, sudah tersalurkan.

"Jadi masih ada sekitar enam juta lagi yang akan kita proses dalam satu sampai dua minggu ini. Selambat-lambatnya sampai akhir bulan, tapi kita harap pertengahan bulan ini selesai semua," tutur Hamid.

Ia mengatakan, sudah banyak data anak yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik). Namun, belum semua anak bisa mencairkan. Alasannya, proses pencairan manfaat KIP butuh proses panjang.

"Kan masih ada proses, di SK-kan dulu, setelah SK, keluar SPP. Mengajukan SPP, ada SPM, SD2D dan itu kira-kira masing-masing lima hari kerja," ujar dia.

Hamid mengatakan, kendati Kemdikbud pernah menargetkan penyaluran selesai pada 31 Oktober 2016. Namun, tidak ada batasan untuk memproses data siswa ke Dapodik.

"(Yang diproses November dan Desember pencairannya) iya tahun depan, apa boleh buat. Kita kan sekarang update yang memasukkan sehari 2.000-an KIP. Masih jalan terus, saya tak batasi itu," tutur Hamid.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement