REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan membuat sistem baru yang menyeragamkan metode penerimaan mahasiswa baru. Sistem tersebut ditargetkan bisa mengurangi masalah penerimaan mahasiswa baru termasuk perjokian.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M Nasir mengatakan evaluasi penyelenggaraan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) mengungkap kendala yang dihadapi panitia. Kendala pertama, ujar dia, yakni beragamnya indikator dan parameter antar-perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi memiliki parameter yang berbeda.
Masalah kedua, kata dia, yakni setiap tahun ada masalah perjokian. "Oleh karena itu, kami ingin ke depan, kita akan mengecilkan masalah yang muncul, jadi mengurangi masalah. Nanti sistem inilah yang kami serahkan ke panitia, membuat suatu model penerimaan (mahasiswa) secara sederhana tapi quality tetap kita jaga, dan semuanya terjaga dengan baik, mutu terjaga maka efisiensi akan muncul," ujarnya usai rapat evaluasi SNMPTN-SBMPTN di Banda Aceh, Aceh, Jumat (21/10).
Dia mencontohkan model yang akan digunakan dalam penerimaan mahasiswa seperti di Amerika Serikat. Menurutnya, AS memiliki tes khusus untuk mahasiswa dan beasiswa. "Di Amerika ada yang namanya GMAT, General Management Aptitude Test, dan GRE, ya inilah yang kita coba create ke depan, mampukah kita melakukan ini. Saya coba tawarkan kepada para rektor," ujarnya.
Meski demikian, sistem baru tersebut belum akan diterapkan tahun depan. Menurut Nasir, pihaknya meminta para rektor untuk lebih dulu melakukan kajian. "Kita create bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru lebih baik, sederhana, dan berkualitas," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Panitia Nasional SNMPTN, Rochmat Wahab mengungkapkan pihaknya menarget peserta SBMPTN dengan Computer Based Test (CBT) tahun depan bisa meningkat menjadi 15 ribu orang dari tahun ini sebanyak 10 ribu orang. Dia juga menarget semua perguruan tinggi negeri (PTN) bisa menjadi lokasi penyelenggara ujian. "Sekarang baru 30 PTN yang menjadi tempat (penyelenggara ujian). Tahun depan harus dipaksakan semua PTN jadi tempat ujian, 78 PTN. Kita harus siapkan semua," ujarnya.
Meski demikian, dia mengakui ada PTN yang tidak bisa dipaksakan tahun ini untuk menyelenggarakan tes berbasis komputer. Hal itu seperti yang terjadi di Universitas Cenderawasih Papua yang belum siap menyelenggarakan tes berbasis komputer tahun ini. "Untuk tahun depan, kita jauh-jauh hari akan kita siapkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
