REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10). Mendikbud membahas sejumlah program prioritas kementeriannya termasuk perkembangan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Hari ini sekitar 63 persen (KIP) yang sudah di tangan sekolah. Jadi Kartu Indonesia Pintar itu indikatornya adalah kartu itu sudah sampai sekolah, kemudian dipakai di dalam data pokok pendidikan yang sudah dikirim ke Jakarta," kata Muhadjir ditemui di halaman Istana Negara.
Muhadjir menambahkan sebanyak 11 juta KIP sudah tersebar di seluruh Indonesia. Menurut menteri, pihak bank yang mengelola dana untuk KIP masih melakukan verifikasi untuk mencairkan dana tersebut.
Bagi siswa miskin yang belum terserap program KIP pada tahun anggaran 2016 untuk sementara akan mendapatkan manfaat bantuan melalui pendistribusian langsung ke sekolah hingga 2017. "Nanti hanya manfaat saja yang didapat untuk mereka, baru tahun depan anak-anak yang sekarang dapat manfaat itu baru kita berikan Kartu Indonesia Pintar," jelas Muhadjir.
Selain itu, Muhadjir juga melaporkan kepada Presiden tentang perampingan anggaran di kementeriannya yang memangkas dana perjalanan dinas hingga anggaran kegiatan penunjang seperti penataran guru-guru. "Kita alihkan ke program-program prioritas termasuk pembenahan infrastruktur yang ada di sekolah-sekolah," kata Muhadjir.
Dia mengatakan dari total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp7 triliun, pihaknya memotong anggaran tersebut menjadi sekitar Rp3 triliun. "Kemudian yang lebih penting yang kami laporkan sesuai dengan arahan Presiden adalah perbaikan rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami rusak total dan rusak berat yang jumlahnya 152 ribu, untuk tahun depan itu kita rencanakan akan bisa direhabilitasi sekitar 50 ribu, baik yang rusak berat maupun yang rusak fatal atau rusak total," ujar Menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
