Rabu 19 Oct 2016 11:02 WIB

Kemendikbud Uji Coba KIP Plus

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Dwi Murdaningsih
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy berudiensi saat melakukan kunjungan di kantor Harian Republika di Jakarta, Rabu (24/8).
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Muhadjir Effendy berudiensi saat melakukan kunjungan di kantor Harian Republika di Jakarta, Rabu (24/8).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menguji coba Kartu Indonesia Pintar (KIP) elektronik atau KIP Plus. Kartu bantuan untuk pelajar kurang mampu ini merupakan bentuk kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Uji coba silakukan di sejumlah sekolah di Yogyakarta.

"KIP Plus ini merupakan bentuk pengembangan penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) secara non-tunai," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (19/10).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menuturkan KIP Plus merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas) pada 26 April 2016 yang lalu. Ia berharap, KIP Plus memberikan kemudahan pada siswa mendapatkan perlengkapan belajar.

“Dengan KIP Plus ini, siswa juga bisa lebih cermat dalam menggunakan dana PIP,” ujar dia.

Muhadjir menjelaskan, KIP Plus merupakan kartu identitas penerima manfaat PIP. Namun, kartu ini dapat digunakan sebagai alat transaksi keuangan. Ia menuturkan, para pelajar pemilik KIP Plus dapat menggunakannya untuk belanja keperluan belajar di toko yang ditunjuk oleh bank. Serta, di koperasi sekolah yang memiliki fasilitas mesin Electronic Data Capture (EDC).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menuturkan, KIP Plus berfungsi ganda, yakni untuk menerima dana bantuan pendidikan PIP serta tabungan personal siswa.

“50 persen dana bantuan PIP dapat digunakan untuk transaksi non tunai, membeli perlengkapan yang dibutuhkan siswa untuk belajar. 50 persen sisanya dapat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti biaya transportasi,” kata Hamid.

Sebagai tahap awal, Kemendikbud bersama BRI dan BNI telah menyerahkan 1.295 KIP Plus kepada siswa penerima PIP di Kota Yogyakarta. Masing-masing, 629 kartu untuk pelajar SMP, 142 kartu untuk pelajar SMA, dan 524 kartu untuk pelajar SMK.

Setidaknya, sebanyak 150 mesin EDC telah disiapkan BRI dan BNI untuk dapat menerima transaksi menggunakan KIP Plus di Kota Yogyakarta. Masa uji coba KIP Plus berlangsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Yogyakarta menjadi lokasi uji coba penyaluran bantuan pendidikan secara non tunai dengan mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur perbankan yang memadai. Selama masa uji coba, tim gabungan yang terdiri dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bank Indonesia, BRI dan BNI akan mengumpulkan sebanyak mungkin masukan dan mengidentifikasi berbagai kendala yang ditemukan di lapangan untuk dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan program dan kebijakan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement