REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ali Ghufron Mukti, pengelolaan rumah sakit (RS) pendidikan belum seluruhnya maksimal. Kemenristekdikti berencana melakukan pembenahan bertahap untuk seluruh RS tersebut.
Menurut Ghufron, saat ini ada 24 RS pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenristekdikti. Puluhan RS pendidikan itu didirikan oleh perguruan tinggi negeri (PTN).
"Kondisi pengelolaan saat ini memang masih banyak kekurangan, mulai dari infrastruktur masih banyak yang bermasalah lalu soal informasi dan penelitian di RS itu. Selain itu dari sisi SDM RS juga masih terbatas," ujar Ghufron kepada wartawan di Gedung Kemenristekdikti, Jumat (16/9).
Keterbatasan SDM, lanjutnya, disebabkan status para tenaga kesehatan yang masih belum terdefinisi secara tegas sebagai akademisi atau pelayan kesehatan. Sebab, ada anggapan jika terus memberikan layanan kepada masyarakat seorang tenaga kesehatan nantinya terbebani jika akan meneruskan karir akademik.
Ghufron pun menyimpulkan, secara kelembagaan RS pendidikan masih perlu pembenahan. Karena itu, pihaknya dan komite bersama antara Kemenristekdikti serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan melakukan pembenahan RS pendidikan secara bertahap.
Pembenahan antara lain akan menyasar tata kelola RS, manajemen SDM, pengelolaan keuangan dan sistem informasi. "Tujuannya agar RS pendidikan nantinya dapat menjadi tempat pembelajaran yang punya keunggulan di bidang kesehatan. Tanggung jawab pembenahan diberikan kepada Kemenristekdikti," ungkap dia.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kemenristekdikti, 24 RS pendidikan tersebar di PTN yang berada di Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga Papua. Dari jumlah tersebut, baru ada enam RS pendidikan yang beroperasi penuh pada 2015. Mayoritas RS masih akan beroperasi secara penuh pada 2017 dan 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
