REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Sejumlah orang tua (ortu) siswa di Kabupaten Indramayu mengeluhkan mahalnya biaya masuk sekolah, terutama ke sekolah favorit. Wakil rakyat meminta agar bupati bisa mengatasi masalah tersebut.
Salah satu wali murid yang enggan disebut namanya mengatakan, tahun ini anaknya yang baru lulus SMP mendaftar ke salah satu sekolah favorit di Kabupaten Indramayu. Namun, mahalnya biaya masuk ke sekolah tersebut membuatnya harus mengelus dada. Jutaan rupiah harus disiapkannya agar anaknya bisa bersekolah di sekolah negeri itu.
''Pendidikan gratis itu hanya lips service semata,'' ujarnya, Kamis (30/6).
Dia menyebutkan, total biaya sekolah yang harus dibayarnya mencapai Rp 6.475.000. Biaya itu terdiri dari dana sumbangan pendidikan (DSP) tahunan sebesar Rp 3,5 juta, DSP bulanan Rp 225 ribu, psikotes Rp 150 ribu, dan asuransi Rp 50 ribu. Selain itu, adapula uang buku Rp 1,5 juta untuk satu tahun dan baju seragam Rp 1.050.000.
''Konon katanya biaya itu sudah hasil persetujuan komite sekolah. Ortu siswa tak bisa apa-apa ketika harus menyetujui usulan komite sekolah yang sudah dibuat terlebih dulu,'' tuturnya.
Ortu siswa itu mengatakan, biaya Rp 6 juta lebih itu jumlah yang sangat besar. Biaya tersebut tak mungkin terjangkau untuk rakyat menengah ke bawah. ''Yang aneh lagi, ada dua DSP yang ditetapkan pihak sekolah dan komite. Yakni DSP tahunan dan DSP bulanan. Mau dikemanakan dana BOS, dan dikemanakan wajah pendidikan kita ini,'' katanya.
Salah satu ortu siswa yang lain yang juga tak mau namanya disebut, mengatakan biaya masuk sekolah itu sebenarnya sangat memberatkan. Namun, dia mengusahakan semampunya karena anaknya sangat ingin bersekolah di sekolah itu. ''Saya tidak punya kartu (Kartu Indonesia Pintar), jadi harus bayar. Kalau yang punya kartu, katanya sih gratis,'' tuturnya.
Terpisah, Kepala Sekolah SMAN 1 Indramayu, Hendhy MY menyatakan, pendidikan gratis itu berlaku mulai dari jenjang SD sampai SMP. Sedangkan jenjang SMA berbeda. Hendhy mengakui, untuk masuk ke sekolah yang dipimpinnya, maka ada biaya yang harus dibayar oleh ortu siswa. Namun dia menegaskan, besaran biaya itu merupakan hasil rapat ortu siswa. ''Jadi bukan maunya saya,'' tegas Hendhy.
Hendhy menjelaskan, rapat mengenai besaran biaya itu dilaksanakan pada 28 Juni lalu. Dari sekitar 360 ortu siswa yang diundang, kurang lebih ada 296 ortu siswa yang datang. Dalam rapat tersebut, sekolah mempersilakan jika ada ortu siswa yang keberatan dengan besaran biaya itu. Namun ternyata, semuanya menyatakan setuju.
Hendhy menyatakan, besaran biaya itupun akan diajukan ke bupati Indramayu terlebih dulu untuk selanjutnya disahkan. ''Kalau ada ortu siswa yang sekarang bilang tidak setuju, pasti waktu itu tidak ikut rapat,'' cetus Hendhy.
Hendhy menambahkan, meski sudah ada persetujuan mengenai besarnya biaya tersebut, namun itu tidak berlaku bagi pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP). Menurutnya, siswa pemegang KIP dibebaskan dari biaya.
Anggota Komisi B DPRD Indramayu, Azun Mauzun mengaku geram dengan mahalnya biaya masuk sekolah. Dia pun sering menerima pengaduan mengenai masalah tersebut dari masyarakat. ''Seharusnya bupati punya aturan untuk membatasi pembiayaan sekolah dan memberi sanksi ke sekolah-sekolah yang melakukan pungutan di atas ketentuan,'' kata politikus PKB tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
