REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
''Kami sudah bersiap menyerahkan seluruhnya pada Pemprov Jabar untuk pendidikan SMA dan SMK. Selain menyerahkan dokumen-dokumen data tenaga pendidik yang mengajar di SMA dan SMK se Kota Depok juga sudah kami serahkan ke Pemprov Jabar,'' ujar Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Tatik Wijayati, di Balaikota Depok, Kamis (10/2).
Menurut Tatik, dalam lampiran Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah pusat berwenang dalam penetapan standar nasional pendidikan. Pemerintah provinsi mengelola pendidikan menengah, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar SD hingga SMP sederajat. ''Pemkot Depok nantinya hanya menangani Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja,'' tegasnya.
Dijelaskan Tatik, penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK se-Kota Depok ke Provinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggungjawab Pemprov Jabar, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).
Dengan diserahkannya pengelolaan SMA dan SMK ini ke Pemprov Jabar, maka Pemkot Depok akan lebih fokus membina pendidikan dasar SD dan SMP agar lebih baik lagi. ''Mudah-mudahan dengan penyerahan pengelolaan ini SMA dan SMK bisa lebih berkembang dan berprestasi lagi, serta Pemkot Depok lebih konsentrasi dalam mengembangkan SD dan SMP,''pungkas Tatik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
