REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan segera membahas penerbitan visa belajar untuk mempermudah pelajar luar negeri menempuh pendidikan di Indonesia.
"Sekarang masih akan digodog, dan mudah-mudahan bisa segera terlaksana," kata Direktorat Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Maulia Purnamawati di Yogyakarta, Selasa.
Dalam lokakarya "Optimalisasi Peluang dan Potensi Kerja Sama antar Perguruan Tinggi RI dan Afrika Sub-Sahara" itu, Maulia mengatakan selama ini pelajar asing yang ingin belajar di Indonesia memang harus mengurus visa tinggal terbatas atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS). Visa itu juga harus diperpanjang setiap tahun.
"Atau bisa melalui visa kunjungan yang selanjutnya dialihkan menjadi visa izin tinggal terbatas," kata dia.
Kendati demikian, kata Maulia, pengurusan visa itu diupayakan akan lebih dipermudah dengan pembahasan visa belajar yang cukup diurus sekali dengan prosedur yang lebih sederhana.
"Inisiatif pembahasan "visa belajar" itu juga sebetulnya masukan dari pak Menteri (Yasonna H Laoly)," kata dia.
Direktur Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti), Totok Prasetyo menyambut baik inisiatif itu.
Menurut dia visa belajar sudah umum diberlakukan di negara-negara maju. "Banyak mahasiswa asing yang belajar di negara-negara maju, di antaranya karena pengurusan visanya simple," kata dia.
Ia menyayangkan Indonesia yang notabene memiliki banyak sekolah atau perguruan tinggi dengan membuka kelas internasional, namun pengurusan visa untuk belajarnya susah.
"Indonesia memang butuh itu (visa belajar) akan semakin banyak pelajar asing yang belajar di Indonesia, sehingga pendidikan kita semakin diakui internasional," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
