REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Materi ujian nasional (UN) untuk siswa SMA atau SMP yang terkena bencana diimbau untuk dibedakan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemendikbud), Daryanto beralasan karena kegiatan belajar mereka terganggu selama dua bulan ini yakni, diliburkan.
"Terutama siswa yang terkena bencana di Sumatera dan Kalimantan," ujar Irjen Daryanto melalui keterangan pers kepada Republika.co.id, Jumat (2/10). Oleh karena itu, pihaknya pun meminta agar materi UN mereka dibedakan.
Daryanto mengatakan, mereka memang tetap belajar di rumah selama diliburkan. Namun situasi itu tetap saja membuat mereka tertinggal materi yang diajarkan. Berkaitan dengan sekolah berada di daerah yang rawan bencana, Daryanto menegaskan proses belajar mengajar diupayakan untuk tetap dilaksanakan. Meski, dia melanjutkan, dalam berbagai keterbatasan serta harus terus berkoordinasi dengan pihak terkait.
Sejauh ini, Daryanto mengungkapkan telah membuat Surat Edaran dari masing-masing kepala dinas tentang bencana ini. Surat itu berisi imbauan kepada seluruh sekolah, terutama yang berada di daerah rawan bencana untuk mewaspadai dan berupaya meminimalkan dampak bencana.
Daryanto menambahkan, tahun ini akan ada tiga kali ujian nasional,yakni 22 Februari, 4 April dan Juni hingga September. UN pada 22 Februari untuk peserta UN 2015 yang belum memenuhi standar kompetensi lulus pada satuan mata pelajaran dan berkeinginan mengulang.
Selanjutnya, pada 4 April diselenggarakan UN utama yakni UN bagi peserta SMA/SMK yang akan lulus pada 2016. Kemudian UN perbaikan dilakukan pada Juni-September 2016. UN perbaikan, kata dia, ditunjukan bagi peserta yang tidak memenuhi standar kompetensi lulus pada satuan mata pelajaran.
Menurut Daryanto, pendaftaran UN akan dilakukan secara daring oleh kepala dinas pendidikan di seluruh Tanah Air. "Pelaksanaannya akan akan berbasis cetak dan berbasis komputer," jelas Daryanto. Kisi-kisi UN itu irisan dari kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Kisi-kisi tersebut dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) bersifat makro, sesuai dengan ketuntasan kurikulum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
