REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 20 ribu guru honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan didukung oleH Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi hari ini dan besok. Aksi akan dilakukan di Istana Presiden, DPR, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

" Hari ini aksi dilakukan di DPR RI jam 9.30, setelah itu ke Men PAN-RB dan Mendikbud. Besok baru ke istana," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (15/9).

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan aksi ini didasari status hubungan kerja para guru selama puluhan tahun layaknya outsourcing dengan gaji yang tidak manusiawi Rp 150 hingga Rp 300 ribu per bulan. Apalagi mereka kini berada di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja karena adanya undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada sepuluh tuntutan guru honorer dalam aksi kali ini, diantara angkat sebagai PNS (khususnya guru dan tenaga honorer K2), bayar gaji minimal dengan upah minimum, hentikan rencana pemerintah yang akan memPHK 439.956 orang guru honor dan tenaga honorer akibat diberlakukannya UU ASN. Selain itu mereka juga menuntut agar dimasukan sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan, beri kesempatan guru honor ikut uji sertifikasi.

KSPI pun ikut meminta ganti direktur jenderal guru yang tidak memahami persoalan guru. Baik PGRI dan KSPI mendesak Mendikbud jangan hanya pencitraan saja, tapi ada kerja nyata untuk mengangkat guru honor menjadi PNS dan berupah UMR, dan mencabut Permen PANRB No 16 Tahun 2009.

Ikuti Whatsapp Channel Republika