REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia masih belum optimal dalam mewujudkan amanat konstitusi, yakni alokasi 20 persen APBN untuk sektor pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menuturkan negara-negara luar seperti Norwegia, Malawi, dan Cile tidak sekadar menyuntikkan alokasi dana yang begitu besar dari APBN mereka guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pendidikan formal. Lantaran itu, lanjut mantan rektor Universitas Paramadina ini, pihaknya ingin kemajuan Indonesia dimotori keseriusan semua pihak pada sektor pendidikan.
"Kita meletakkan 20 persen (anggaran pendidikan dari APBN) dalam konstitusi. Tapi, apakah dana 20 persen itu sudah digunakan dengan baik dalam (sektor) pendidikan? Jangan sampai (Indonesia) tersalip oleh negara yang tertinggal," ujar Menteri Anies Baswedan saat membuka rapat koordinasi sosialisasi Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah, Jumat (10/7), di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta.
Apalagi, lanjut Menteri Anies, kondisi ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir berdampak kurang menggembirakan bagi sektor pendidikan nasional. Karena itu, perlu peran serta masyarakat, tidak hanya negara. Dia menyebut, di setiap angkatan sekitar 59 juta anak tidak tersentuh pendidikan.
Menteri Anies menekankan, dia ingin agar pendidikan menjadi konsen utama tiap orang tua di rumah. Adapun di ruang publik, lanjut dia, peran guru dan kepala sekolah ialah menjadikan sekolah sebagai taman, yang di dalamnya anak-anak bisa bertumbuh kembang dalam suasana yang berbudaya.
"Saya ingin berbagi mengenai rancangan untuk membuat sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang menyenangkan. Taman yang dapat menumbuhkan karakter-karakter positif anak-anak kita," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
