REPUBLIKA.CO.ID,PEKALONGAN -- Pemerintah Kota Pekalongan kesulitan penerapan lima hari sekolah seperti yang diwacanakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar memberikan waktu lebih banyak para siswa berkumpul bersama keluarga.
"Penerapan lima hari sekolah yang diwacanakan Gubernur Jateng perlu disertai kearifan lokal karena penerapan kebijakan seperti itu sulit dilaksanakan di Kota Pekalongan," kata Wali Kota Pekalongan Basyir Achmad, Kamis (19/3).
Ia mengatakan, sebagian besar sekolah swasta di daerah ini mengambil hari libur pada Jumat sedangkan sekolah negeri pada Ahad, sehingga penerapan kebijakan yang diwacanakan gubernur sulit diterapkan.
Menurut dia, pemkot tidak bisa melakukan intervensi pada pihak sekolah swasta terhadap penerapan kebijakan tersebut.
"Ini yang sulit. Jadi nanti kami akan kaji dulu dan dibicarakan wacana tersebut dengan swasta," katanya.
Kendati demikian, kata dia, pemkot siap akan melaksanakan kebijakan penerapan lima hari sekolah setelah Pemerintah Provinsi Jateng resmi menerapkan.
"Akan tetapi, kami akan minta adanya spesifikasi daerah atau kearifan lokal dalam penerapannya nanti. Bagaimanapun Pak Gubernur itu atasan saya sehingga jika beliau menginginkan seperti itu juga akan dijalankan," katanya.
Ia mengatakan sebelum wacana lima hari sekolah, pemkot sudah pernah melakukan perubahan terhadap jam kerja PNS yang semula enam hari kerja menjadi lima hari kerja.
"Hasilnya, kinerja pegawai lebih efisien. Akan tetapi untuk penerapan di dunia pendidikan kami nilai kondisinya masih agak pincang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
