REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Kekurangan dan kelebihan guru SMA dan SMK yang ada di Kota Ambon adalah tanggung jawab Badan Kepegawaian Darah (BKD) Kota Ambon.
"Masalah ini sudah tentu menjadi tanggung jawab penuh oleh BKD," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Jusuf Latumeteng seusai memimpin rapat kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kepala Badan Kepegawaian Daearh (BKD) Kota Ambon, Selasa (3/3).
Masalah ini, lanjutnya, disampaikan oleh Kepala BKD maupun Kepala Dinas pendidikan setempat saat menyampaikan keterangan dalam rapat kerja, dan sudah menjadi bahan pengawasan Komisi II terhadap langka-langka yang akan diambil baik Dinas Pendidikan maupun BKD.
Latumeteng menjelaskan, rapat kerja Komisi II dengan BKD maupun Dinas Pendidikan terkait hasil kunjungan Komisi pada beberapa sekolah yang ada di Kota Ambon terkait fisik bangunan sekolah, mobiler dan juga persiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional (UN) pada April mendatang.
Terkait fisik gedung maupun mobiler Dinas pendidikan akan menghitung terkait dengan pengadaan dana alokasi khusus (DAK) yang disiapkan Pemerintah Pusat dan Kota Ambon, sebab bisa saja ada sekolah yang tidak mendapat bantuan tersebut.
"Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan akan dihitung yang menjadi kebutuhan mendasar di masing-masing sekolah, seperti misalnya ada sekolah yang membutuhkan tiga ruang belajar maka diberikan dua ruang dulu agar pembagian merata," katanya.
Komisi juga sudah sampaikan, lanjutnya, sejak satu bulan yang lalu sampai hari ini Komisi II sudah melakukan pengawasan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang berkeliaran dalam rangka membantu Pemerintah Kota.
"Sehingga kegiatan pengawasan yang satu ini menjadi perhatian serius , dimana tugas Komisi bukan hanya bicara saja di gedung rakyat ini tetapi langsung turun ke lapangan," katanya.
Sehingga kita mintakan juga kepada BKD harus melakukan keinginan komisi II untuk melakukan sidak PNS sampai ke rumah-rumah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Ambon, Benny Selano yang dikonfirmasi mengakui kalau saat ini di Kota Ambon telah terjadi kekurangan guru sekolah pada bidang tertentu dan ada juga kelebihan pada bidang-bidang tertentu pula membuat kita sedikit mengalami kesulitan guna mengaturnya.
Karena itu pertemuan dengan anggota Komisi II DPRD Kota Ambon itu sebagai mitra kerja guna membicarakannya sekaligus mendengar hasil kunjungan Komisi beberapa hari lalu ke beberapa sekolah.
"Ternyata ada banyak sekolah yang mengemukakan penambahan fasilitas gedung maupun ruang belajar yang harus mendapat perhatian Pemerintah Kota Ambon," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
