REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi X bagian pendidikan, Reni Marlinawati menyebutkan, DPR telah menyetujui anggaran yang akan digunakan untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp 12.500 per kartunya. Sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Kami telah menyetujui anggaran yang akan digunakan dalam program KIP sebesar Rp 7,1 T," ujarnya kepada ROL, Jumat (20/2).
Ia melanjutkan, biaya itu sudah termasuk anggaran untuk sosialisasi, distribusi dan lainnya untuk tanun ajaran baru ini. Untuk langkah awal program KIP ini, pemerintah akan membuat 19 juta KIP di seluruh Indonesia dan akan mulai terrealisasikan pada tahun ajaran baru ini.
Sehingga, biaya untuk mencetak 19 juta KIP menelan anggaran sekitar Rp 237,5 M. Sebelumnya, Reni mengatakan, saat rapat kerja terakhir dengan Komisi X DPR, Kemendikbud mengajukan pembulatan biaya percetakan menjadi Rp 13 ribu per kartunya.
"Tapi, masalah itu telah diklarifikasi oleh Kemendikbud dan DPR pun menyetujui biaya percetakan KIP yang sebesar Rp 12.500 per kartunya," tegasnya.
DPR meminta agar Kemendikbud dapat menggunakan anggaran yang tidak kecil itu dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan maksud dan tujuan dari program KIP. Selain kehatian-hatian yang harus diperhatikan dalam penggunaan anggaran itu, Kemendikbud juga harus memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang sesuai setelah memperoleh KIP.
Jangan sampai, ada banyak keluarga yang enggan menyekolahkan anaknya hanya karena tidak ada akses yang menampungnya. Mengingat, jumlah anak-anak yang putus sekolah tidaklah sedikit, karena persoalan daya tampung bukanlah persoalan yang mudah dan cepat.
"Meskipun begitu, kami optimis KIP bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indoneisa," kata Reni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
