REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, akan mengubah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk melayani perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.
"Saya akan ubah Kopertis pada 2015 agar menjadi lembaga yang melakukan pelayanan tanpa membedakan perguruan tinggi negeri atau swasta, dan waktu pelayanan juga mulai dari Senin hingga Jumat," katanya di Surabaya, Sabtu (22/11).
Di hadapan peserta Dies Natalis ke-37 dan wisuda 670 mahasiswa Universitas Sunan Giri (Unsuri) di Islamic Centre Surabaya, ia menjelaskan restrukturisasi Kopertis itu juga akan memungkinkan Kopertis yang semula hanya bersifat koordinatif akan bisa melakukan eksekusi.
"Lembaga itu juga akan mendorong adanya pembinaan PT besar kepada PT kecil, sehingga semua PT akan berkembang. Pembinaan akan dibiayai dengan dana negara," katanya didampingi Ketua Yayasan Unsuri Musyaffak Rouf dan Rektor Unsuri Prof Dr Soenarjo.
Nasir menegaskan bahwa pemerintah adalah pelayan, karena itu pihaknya akan memberi pelayanan yang sama, baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS), karena sama-sama anak bangsa.
"PTN/PTS adalah tulang punggung kemajuan bangsa dalam MEA 2015, karena itu negara akan melayani semuanya sesuai kemampuan, baik fasilitas maupun beasiswa. Silakan mengajukan untuk beasiswa S2 dan S3, kita ada dana besar untuk beasiswa di luar dan di dalam negeri," katanya.
Dalam acara yang juga dihadiri ribuan wali mahasiswa, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, Sekretaris PWNU Jatim Dr Akhmad Muzakki dan perwakilan dari Dinas Pendidikan Jatim, ia mengatakan tantangan berat pada 2015 adalah sumberdaya manusia.
"Karena itu, wisudawan harus meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi persaingan global mulai tahun 2015 itu. Bagi wisudawan, hari ini bukan akhir tapi awal dari tantangan baru. Saya berharap Unsuri bisa menjadi 'leader' di lingkungan perguruan tinggi dalam naungan NU," katanya.
Namun, ia mengaku miris masih banyak PT milik NU yang sampai kini masih belum berkembang. Banyak kampus NU yang masih terakreditasi B. "Karena itu, mari berlari dengan cepat agar perguruan tinggi NU ke depan lebih maju," katanya.
Secara terpisah, Ketua Yayasan Unsuri Musyaffak Rouf mengatakan Unsuri siap mengawal pemisahan pendidikan tinggi (dikti) dengan pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen) dalam Kabinet Kerja saat ini.
"Bahkan, Unsuri akan mengusulkan penyesuaian UU Sisdiknas dengan perubahan mendasar terkait pemisahan itu. Selain itu, kita juga mendukung kalau Menristek-Dikti tidak membedakan PTN/PTS, karena PTN dan PTS sama-sama berjuang untuk bangsa ini, bahkan anak-anak orang miskin banyak memilih PTS," kata Musyaffak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
