REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--Pemerintah Kota Malang mendorong pelayanan publik di Kota Malang ramah bagi penyandang difabel.
Anggota DPRD Kota Malang Koordinator Pokja Sosial dan Politik Fadilla Putra mengatakan, saat ini pelayanan publik ramah difabel hanya memenuhi 1 persen dari total keseluruhan kebutuhan penyandang difabel di Kota Malang.
"Baru hanya pada jenis layanan pendidikan, ada dua sekolah yang memiliki fasilitas dan guru pendamping bagi anak difabel. Targetnya mungkin cuma 30 persen. Tapi, nanti kita bandingkan dengan kota lain," kata Fadilla, Kamis (20/11).
Menurut Fadilla, belum ada satu kota pun di Indonesia menjadi kota inklusif atau kota yang ramah bagi penyandang difabel. Idealnya, kota inklusif memiliki fasilitas bagi penyandang difabel di kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, bank dan jenis pelayanan publik lainnya.
Fadilla menambahkan pelayanan publik yang ramah difabel sudah masuk dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2014.
“Dari data Dinas Sosial ada 3000 difabel di Kota Malang. Namun ia mengaku bahwa angka tersebut jauh dari angka yang sebenarnya,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
