Kamis 20 Nov 2014 11:28 WIB

Pemerintah Dorong Swasta Ikut Bangun SLB dan Sekolah Inklusif

Rep: Dyah Ratna Meta Novia/ Red: Hazliansyah
Sejumlah siswa berkebutuhan khusus mengikuti sosialisasi pencoblosan Pemilu 2014 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Paket B Pangudi Luhur, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (26/2).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Sejumlah siswa berkebutuhan khusus mengikuti sosialisasi pencoblosan Pemilu 2014 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Paket B Pangudi Luhur, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah terus mendorong pihak swasta atau perusahaan aktif terlibat membangun SLB maupun sekolah inklusif. 

Anak-anak difabel maupun anak-anak berkebutuhan khusus berhak mendapat pendidikan yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya. 

Namun, ujar Hamid, jika swasta ingin membangun sekolah bagi difabel atau anak berkebutuhan khusus hendaknya membangun sekolah yang bagus. 

"Jangan membangun sekolah ecek-ecek, minimal fasilitas dan sarananya sama dengan sekolah negeri kalau bisa lebih baik," ujarnya Kamis (20/11).

Sebenarnya membangun sekolah tidak terlalu sulit. Namun yang perlu dipikirkan adalah keberlanjutan sekolah itu. Hal terpenting di sekolah adalah biaya operasional. Ini yang akan membuat sekolah tetap berjalan.

Saat ini banyak yang mengeluhkan kurangnya guru SLB. Untuk hal ini kata Hamid menjadi tanggung jawab Pemda. Saat ini merupakan era otonomi daerah sehingga kekurangan guru SLB menjadi tanggung jawab pemda.

"Pemda harus lebih sering merekrut guru SLB maupun sekolah inklusif. Baik guru PNS maupun non PNS," kata Hamid. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement