Selasa 30 Sep 2014 13:38 WIB

Indonesia Butuh 400 Ribu Guru SD

Seorang guru menunjukkan buku paket kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMPN 11 Tegal, Jateng, Selasa (9/9).
Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Seorang guru menunjukkan buku paket kurikulum 2013 mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di SMPN 11 Tegal, Jateng, Selasa (9/9).

REPUBLIKA.CO.IDJAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan Indonesia masih kekurangan sebanyak 400 ribu orang guru tingkat Sekolah Dasar (SD).

"Kebutuhan guru terutama untuk SD masih banyak mencapai 400 ribu orang. Sedangkan untuk SMP dan SMA relatif cukup," katanya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan kebutuhan guru SD tersebut hampir merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, terutama daerah tertinggal.

Selain kekurangan dari sisi kuantitas, kualitas guru-guru SD juga dipertanyakan. Sebab pada masa lalu kata dia kebutuhan yang tinggi membuat guru-guru yang hanya lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) sudah diterima mengajar.

"Saat itu kebijakan tersebut dimaklumi tapi sekarang kualitas juga menjadi penting, karena itu pendidikan para guru juga menjadi perhatian kami," katanya.

Sedangkan guru-guru untuk tingkat SMP dan SMA menurutnya relatif cukup, meski perlu dilakukan pendataan yang lebih baik.

Menurutnya, pemerintah belum memiliki sistem data yang kuat tentang guru-guru baik kualitas dan kuantitasnya.

Sementara untuk SMA, kata dia, kebutuhan guru Bimbingan Konseling (BK) masih cukup tinggi.

"Kalau di tingkat sekolah menengah kejuruan ada kebutuhan pada guru-guru mata pelajaran produktif, misalnya pertanian dan lainnya," katanya.

Ketua PGRI Provinsi Papua Nomensen Mambraku mengatakan terdapat 23 ribu orang guru di Provinsi Papua dan hanya 5.000 orang yang berpendidikan Strata I.

"Memang kualitas tenaga pendidik ini masih menjadi perhatian khusus karena selama ini masih berkutat pada kuantitas," katanya.

Ia mengatakan tentang kebutuhan dan kekurangan guru-guru di wilayah Timur Indonesia itu, pemerintah tidak memiliki basis data yang jelas.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement