REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua MAI Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS, kerja sama Masyararakatr Akuakultur Indonesia (MAI) dan UMM ini akan sangat strategis. Alasannya, UMM dalam banyak hal tengah menjadi trend setter bagi kampus-kampus lain.
“Saya juga nantinya akan berkomunikasi dengan pak Muhadjir Effendy (rektor UMM, red) agar UMM memiliki concern khusus di bidang kelautan. Ini penting, UMM kan banyak follower-nya, supaya nanti bisa diikuti kampus lain,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 ini di Kapus UMM, Jumat (26/9).
Sementara itu menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Abduh Nurhidayat yang hadir saat kuliah umum memaparkan, industri akuakultur merupakan penggerak ekonomi unggulan di negara ini. “Sumber daya ikan Indonesia memang begitu kaya karena pengelolaannya tidak terbatas oleh cuaca dan waktu,” ujarnya dalam siaran persnya kepasda ROL.
Mengamini hal tersebut, Sekjen MAI, Agung Sudaryono MSc PhD bahkan menyebutkan, produksi perikanan budidaya Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia, yakni lebih dari 3,5 juta ton per tahun, hanya kalah dari Cina. Selain itu, lanjutnya seraya merujuk data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, sektor perikanan budidaya, baik tawar, payau, maupun laut merupakan sumber pendapatan usaha rumah tangga terbesar dengan nilai mencapai Rp 196,4 juta per tahun, mengungguli sektor usaha padi, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan.
Bagi Agung, hal itu menjadi bukti bahwa nilai dan produksi sektor perikanan merupakan sumber pendapatan negara paling potensial dibanding sektor agribisnis lain, dan karenanya perlu penanganan khusus. Untuk itu, kata Agung, MAI berharap pemerintah Jokowi-JK mendatang tetap mempertahankan nomenklatur Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam struktur kabinetnya.
Sikap MAI itu dilatari oleh wacana yang berkembang tentang rencana pemisahan sektor kelautan dan sektor perikanan, di mana sektor kelautan akan masuk dalam Departemen Maritim sementara sektor perikanan akan bergabung dengan Departemen Kedaulatan Pangan termasuk di dalamnya ada pertanian dan peternakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
