REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Komnas Pendidikan Andreas Tambah mengatakan, pemerintah mengaku siap mengirim buku Kurikulum 2013 pada 1 Juli lalu sebelum siswa-siswa masuk sekolah. Namun faktanya masih banyak buku yang belum terkirim ke berbagai sekolah.

Buku secara fisik, kata Andreas, belum ada, sementara pendidikan masih terus bejalan."Makanya orangtua murid banyak yang mengeluh buku belum ada, padahal anak-anak mereka harus belajar menggunakan buku,"katanya di Jakarta, Kamis, (14/8).

Saat ini, ujar Andreas, para guru dan orangtua siswa yang akhirnya harus menanggung beban memfotokopi buku Kurikulum 2013. "Kalau buku datang secara gratis tentu orangtua, guru, para siswa akan senang karena pendidikan bisa berjalan dengan baik,"ujarnya. 

Ini, terang Andreas, sama saja buku akhirnya ditanggung orangtua siswa dan guru padahal seharusnya gratis. "Akibatnya terjadi pemborosan padahal sudah ada dana BOS untuk buku gara-gara percetakan dan pemerintah yang tak siap,"terangnya.

Percetakan yang ragu-ragu mencetak karena  takut tidak dibayar, ujar Andreas, sebenarnya itu urusan pemerintah dengan percetakan. "Namun saat faktanya, malah orangtua siswa yang akhirnya harus menanggung beban dengan memfotokopi,"ujarnya.

Sebenarnya, terang Andreas, sekolah-sekolah di Jakarta sudah memesan buku secara online. Pemesanan itu dilakukan secara kolektif melalui Kasudin Pendidikan.Dijanjikan 1 Juli, ujar Andreas, buku sudah datang. Namun ditunggu-tunggu sampai sekarang belum juga datang.

Tender pencetakan buku ini, kata Andreas, dilakukan  per kota, per wilayah. Jadi berbeda-beda pencetaknya, sehingga ada yang sudah dikirim, namun banyak juga yang belum dikirim bukunya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika