REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, rata-rata nasional Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional sudah bagus. Namun masih ada daerah tertentu yang APK-nya di bawah 95 persen termasuk  Papua Barat.

Banyangkan saja, ujar Nuh, APK yang digarap itu anak-anak yang sekolahnya di pelosok, harus jalan kaki beberapa kilometer jauhnya. Makanya wajar kalau APK-nya masih rendah.

"Namun jangan menganggap daerah pelosok menjadi beban APK. Tidak boleh itu, sebab yang diutamakan adalah keadilan pendidikan bagi seluruh anak Indonesia,"kata Nuh.

Persoalan, terang Nuh, bukan di APK tapi tetap memberikan hak pendidikan meskipun di daerah  terpencil. "Satu sekolah hanya terdiri dari 40 anak, maka satu kelas hanya enam hingga 10 orang, namun mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan,"terangnya.

Terus terang, kata Nuh, yang  paling mengkhawatirkan adalah  dianggap mengabaikan kelompok marjinal. Ini  jauh lebih berbahaya.

"Makanya tekad kami, siapapun berada di manapun, harus diberikan kesempatan yang sama di bidang pendidikan. Tidak ada diskriminasi,"ujar Nuh.

Anak-anak  di pelosok, kata Nuh, tetap harus mengikuti Ujian Nasional (UN). "Jangan pernah berpikir anak-anak di  pelosok pasti semuanya terbelakang,"katanya.

Mereka, lanjut Nuh,  tetap harus diberi kesempatan UN. Memang nilai UN-nya mereka rata-rata paling rendah namun jauh lebih fatal kalau mereka tidak  diberi kesempatan UN. 

"Biarlah mereka  terbiasa ikut UN. Termasuk gurunya juga terbiasa menyelenggarakan UN,"ujar Nuh.

Ikuti Whatsapp Channel Republika