REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta para kepala daerah tidak mempolitisasi Ujian Nasional (UN) di semua jenjang pendidikan. "Para kepala daerah jangan politisasi UN, kami akan memantau secara ketat pelaksanaan UN dari kemungkinan praktek politik praktis kepala daerah," kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, di Mataram, Selasa (15/4).
Ombudsman juga meminta tidak mengkait-kaitkan target kelulusan siswa dalam UN dengan agenda "branding" keberhasilan politik kepala daerah. "Sudah menjadi rahasia umum selama ini terkesan kelulusan dipaksakan seratus persen dengan cara-cara yang tidak patut," ujarnya.
Menurut Adhar Hakim, target pencapaian kelulusan UN selama ini sering dikaitkan dengan agenda politik praktis kepala daerah. Akibatnya dalam praktik sering terjadi "mark up" nilai siswa peserta ujian hingga tersebarnya lembar-lembar jawaban dan cara-cara illegal ianya.
"Cara-cara seperti itu sama sekali tidak mendidik," ujar mantan wartawan NTB itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
