REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan, Pemerintah harus mencari alternatif lain untuk menentukan kelulusan siswa selain ujian nasional (UN).
"Menurut saya, evaluasi kelulusan siswa cukup dilakukan berbasis sekolah. Sekolah secara otonom bisa melakukan ujian dan evaluasi sendiri," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Senin (14/4).
Saleh mengatakan apabila sekolah diberi kewenangan, maka kelulusan siswa tidak hanya ditentukan dengan angka dan nilai dalam ujian tetapi juga berkaitan dengan karakter dan moralitas. Menurut Saleh, soal-soal yang diberikan dalam UN mustahil bisa menentukan emosional dan kecerdasan spiritual siswa. Yang bisa dinilai melalui melalui soal-soal UN hanya kecerdasan intelektualnya saja.
"Padahal, evaluasi yang baik harus dilakukan secara holistik terhadap siswa, termasuk akhlak, keterampilan, bakat dan kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat. Itu hanya bisa dilakukan oleh sekolah," tuturnya.
Selain itu, kata Saleh, UN juga menyamaratakan standar pendidikan antara kota dan pelosok desa. Padahal, walaupun ada standar kurikulum tetapi fasilitas dan manajemen pendidikan di daerah terpencil selalu jauh tertinggal. "Terbukti wawasan dan cara pandang anak yang sekolah di daerah terpencil selalu berbeda dengan mereka yang berada di kota," ujarnya.
Menurut Saleh, pada akhirnya UN dianggap sebagai hal yang mubazir dan tidak mendidik karena biaya besar yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya tidak seimbang dengan hasil yang diperoleh dan banyaknya kecurangan. "Sudah menjadi rahasia umum pihak sekolah selalu berusaha membantu siswanya untuk lulus UN karena terkait dengan nama baik sekolah," katanya.
Kalau seperti itu, UN justru mengajarkan sikap ketidakjujuran di sekolah karena mulai dari pemilik sekolah, guru, siswa dan dinas pendidikan melakukan berbagai macam cara untuk mengejar kelulusan 100 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
