REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Puluhan pelajar di Yogyakarta melakukan aksi menolak Tes Keperawanan sebagai syarat masuk sekolah yang sempat diwacanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, di titik Nol Kilometer Yogyakarta, Rabu.
Aksi yang dilakukan oleh puluhan pelajar di Yogyakarta dari berbagai jenjang pendidikan itu juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional 2013.
"Di Hari Remaja Internasional ini, kami menolak adanya wacana Tes Keperawanan. Itu kami nilai sebagai tindakan mencampuri otoritas pribadi wanita," kata Koordinator Aksi Arnusani Rohmatika di sela-sela aksi di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, tes tersebut justru dapat berpotensi menjadi bentuk kekerasan serta diskriminasi terhadap remaja khususnya kaum perempuan dengan efek jangka panjang yang dapat ditimbulkan.
Tes tersebut, kata dia, sama sekali tidak memiliki relevansi dengan tingkat atau kualitas pendidikan seseorang.
Selain itu, puluhan remaja tersebut juga menuntut peningkatan upaya perlindungan dari pemerintah terkait dengan peta risiko yang dialami remaja, baik secara fisik, psikis, sosial, seksual maupun ekonomi.
Persoalan yang dialami oleh remaja, menurut dia, juga tidak jarang berbalik memosisikan remaja sebagai korban sekaligus pelaku murni.
"Kami harap perlindungan terhadap remaja bisa lebih ditingkatkan terkecuali bagi remaja sekolah, remaja jalanan, difabel, hingga remaja pekerja rumah tangga (PRT)," katanya.
Hal itu, menurut dia, selaras dengan Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang mengatur kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sebesar-besarnya kepada warga negara yang dikategorikan anak.
Selain itu, lanjut dia, Yogyakarta juga telah memiliki Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
"Pemenuhan hak untuk anak atau remaja akan berjalan jika regulasi diaplikasikan bersama. Kita sebagai masyarakat sipil berperan mengawalnya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
