REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru terhadap siswa di sekolah merupakan dampak dari salah urusnya pendidikan di Indonesia. "Kondisi seperti ini punya rentetan yang panjang," kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo saat dihubungi, Senin (22/4).

Menurutnya, ada yang salah dengan cara pemerintah mengelola pendidikan saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari lemahnya pembinaan kompetensi kepribadian dan sosial guru. 

Padahal, kedua hal ini penting untuk membentuk guru-guru yang berkarakter. "Pemerintah cenderung hanya menguji kompentensi pedagogik profesional yang dimilik para tenaga pengajar," tuturnya.

Ia berpendapat, lemahnya perhatian pemerintah terhadap karakter guru tidak saja terjadi dari tingkat pusat. Melainkan merambah hingga daerah-daerah. 

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, kata dia, rekrutmen guru juga tidak jelas karena kental dengan nuansa KKN. Di samping itu, kode etik guru juga tidak pernah ditegakkan dengan benar. 

"Karena itu mulai tahun ini, kode etik guru harus diberlakukan secara ketat," imbuhnya. 

Hal ini semestinya difasilitasi oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan memfungsikan organisasi profesi guru untuk menegakkan kode etik tersebut. 

Ia juga mendesak agar dibentuknya dewan kehormatan guru untuk di tiap-tiap kota kabupaten. Dengan begitu, kata dia lagi, fungsi pengawasan terhadap guru dapat dijalankan secara maksimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika