REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Ribuan dosen dari 73 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Tengah dikerahkan untuk mengawasi pelaksanaan ujian nasional 2013 di wilayah tersebut.
"Setidaknya ada 73 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Jateng yang dilibatkan mengawasi UN," kata Penanggung Jawab Pengawasan UN Jateng Prof Fathur Rokhman di Semarang, Selasa.
Menurut dia, dosen tersebut akan bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan yang membawahi setiap sekolah penyelenggara UN di Jateng untuk meminimalkan tindak kecurangan dalam pelaksanaannya.
Pembantu Rektor IV Unnes itu mengatakan setidaknya ada 2.500 dosen dari berbagai perguruan tinggi yang diterjunkan mengawasi pelaksanaan UN di tingkat satuan pendidikan atau sekolah.
"Setiap pengawas satuan pendidikan bertanggung jawab terhadap sekolah dengan maksimal ruang ujian sebanyak 20 ruang. Sekolah dengan lebih 20 ruang ujian, ditempatkan dua pengawas," katanya.
Ia menjelaskan keterlibatan kalangan perguruan tinggi dalam pengawasan UN tersebut didasari atas penggunaan hasil UN sebagai salah satu kriteria penilaian untuk penerimaan mahasiswa baru.
Karena itu, kata dia, perguruan tinggi ikut berperan aktif mengawasi pelaksanaan UN untuk menjamin penyelenggaraannya berlangsung secara jujur dan objektif, khususnya jenjang SMA dan sederajat.
"Kami (perguruan tinggi, red.) hanya berperan mengawasi UN tingkat SMA, sekolah menengah kejuruan (SMK), SMA luar biasa, madrasah aliyah (MA). Tahun ini, termasuk pula, UN program paket C," katanya.
Penyelenggaraan UN pada tahun ini memang dilaksanakan bersamaan dengan ujian nasional program paket (UNPP) sesuai jenjang pendidikan, misalnya paket C setara dengan SMA dan sederajat.
Meski demikian, ia memastikan penambahan tugas pengawasan hingga UNPP C tersebut tidak banyak memengaruhi kinerja dosen sebagai pengawas, apalagi jumlah peserta UNPP memang tak begitu banyak.
Ia mengakui mekanisme pengawasan UN tahun ini secara garis besar sama dengan tahun-tahun sebelumnya dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh PT yang terlibat dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
"Kebetulan, paket soal UN tahun ini berjumlah 20. Jadi, setiap siswa dalam satu ruang mengerjakan soal berbeda. Ini membantu meminimalisir potensi kecurangan dalam pelaksanaan UN," kata Fathur Rokhman.
