Jumat, 27 Safar 1436 / 19 Desember 2014
find us on : 
  Login |  Register

Pencairan BOPDA Surabaya Molor

Jumat, 15 Maret 2013, 16:56 WIB
Komentar : 1
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya menyatakan banyak di antara kepala sekolah dasar mengeluhkan molornya pencairan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah atau BOPDA.

Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, Jumat, mengatakan, kami mendapat informasi dari kepala sekolah baik melalui pesan singkat SMS maupun langsung terkait molornya BOPDA.
"Sesuai Perda 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Surabaya, jika persyaratannya lengkap, maka pencairan dana BOPDA dilakukan tiap bulan, atau paling lambat tiga bulan," katanya.

Bahkan sebelumnya, kata dia, kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga telah berjanji akan mencairkannya mulai 18 Februari. Namun, hingga kini rencana tersebut tidak terealisasi.

Baktiono mengaku khawatir dengan kondisi tersebut bisa menganggu proses belajar mengajar di sekolah. Untuk menutupi kebutuhan operasional, biasanya kepala sekolah menggunakan uang pribadi maupun menjual barang, bahkan terkadang terkadang hutang.

Menurut dia, jika persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana BOPDA dari masing-masing sekolah telah dipenuhi semestinya Dinas pendidikan segera mencairkannnya.

Bantuan operasional Pendidikan daerah diberikan pada sekolah Negeri dan swasta mulai SD hingga SMA dan SMK. Dana tersebut sesuai aturan dipergunakan untuk pengadaan barang dan jasa serta honor GTT dan PTT.

"Dana BOPDA, untuk pengadaan barang dan jasa tiap item tidak boleh lebih dari Rp10 juta, sementara untuk kegiatan pembangunan hanya dalam skala kecil," katanya.

Baktiono mengungkapkan, dana bopda yang diterima masing-masing sekolah di kisaran Rp1 miliar per tahunnya. Total dana yang digelontorkan untuk SD hingga SMA-SMK mencapai Rp450 miliar.

Berdasarkan informasi yang ada, kata dia, keterlambatan pencairan dana Bopda karena Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih melakukan verifikasi terhadap gutu tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). "Informasinya menunggu verifikasi GTT-PTT," katanya.

Ketua Komisi D ini mengakui sebagian dana GTT dan PTT dicantumkan dalam dana Bopda. Karena gaji yang diterima GTT dan PTT telah disesuikan dengan UMK, jika terdapat kekurangan akan ditanggung oleh Dinas Pendidikan Surabaya.

Namun demikian, untuk mengantisipasi dampak negatif molornya pencairan dana BOPDA, Baktiono meminta, dana Bopda tetap dicairkan sesuai jadwal, dengan mengabaikan sementara dana GTT-PTT.

Redaktur : Taufik Rachman
Sumber : antara
Tidak ada pezina yang di saat berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada pencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman. Begitu pula tidak ada peminum arak di saat meminum dalam keadaan beriman.(HR Muslim)
VIDEO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Gerakan Kelompok Ekstrimis, Din: Lawan dengan Ideologi
JAKARTA -- Menghadapi kelompok ekstrimis tak cukup dengan saling mengecam. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsudin menjelaskan harus ada tanding ideologi. Ia...

Berita Lainnya

Disdik Usulkan Dana CSR Adaro untuk Try Out UN