REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebaiknya memperhatikan kualitas buku pelajaran untuk kurikulum baru terkait waktu untuk pengadaan buku tersebut terbatas, kata anggota Komisi X DPR Herlini Amran, Selasa.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkesan memaksakan kehendaknya untuk tetap mengadakan buku pelajaran kurikulum baru, walaupun sampai saat ini Panja Kurikulum masih berjalan, katanya.
"Kami berharap Kemdikbud tidak mengabaikan kualitas buku pelajaran, mengingat singkatnya waktu untuk penulisan buku dan penyiapan pencetakannya," tambahnya.
Menurut dia, keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya tergantung pada guru, melainkan juga buku berkualitas menjadi kunci keberhasilan baik tidaknya kurikulum tahun 2013 yang akan diberlakukan awal tahun ajaran baru ini.
Karena itu, Kemdikbud diharapkan tidak hanya menyelesaikan proyek pengadaan buku, melainkan lebih memperhatikan isi buku yang dicetak tersebut.
Selama ini, kata dia, Kemdikbud belum memiliki pengalaman mencetak buku untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru secara nasional. Buku terbitan pemerintah sering hanya jadi pajangan di perpustakaan, dan jarang dijadikan rujukan utama para siswa maupun guru.
"Alasannya klasik, kurang menarik dan bobotnya kalah dibanding buku-buku terbitan swasta," kata Herlini yang berasal dari daerah pemilihan Kepulauan Riau.
Pembuatan buku yang diterbitkan pemerintah itu hanya memakan waktu dua bulan waktu, padahal idealnya penyusunan buku berkualitas itu perlu 6-8 bulan sampai layak terbit. Belum lagi jika muncul usulan perombakan materi buku di tengah jalan.
"Konsepsinya saja belum disetujui Panja Komisi X DPR RI. Selain masih menuai kritikan pakar dan praktisi pendidikan di tanah air," ujarnya.
Herlini yang diusung PKS menyarankan, rencana pengadaan buku itu sebaiknya tidak tergesa-gesa. "Jangan sampai kecurigaan publik selama ini benar terjadi, bahwa kurikulum baru tidak lebih dari proyek buku baru," ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan proyek pembuatan buku pelajaran kurikulum baru ini, Kemendikbud dari awal sudah mengajukan anggaran Rp1 triliun lebih untuk pengadaan buku tahap awal. "Jadi, tantangan Kemdikbud sekarang adalah menjamin kualitas dan transparansi pengadaan buku," ujarnya.
Menurutnya, anggaran sebesar itu memang layak dikritisi. Secara pribadi dia menilai, di era digital ini semestinya Kemendikbud memaksimalkan metode pembelajaran media digital.
"Aneh, kenapa masih merepotkan penerbitan buku. Sayangnya, Pak Menteri Pendidikan menyatakan transisi pada buku sekolah elektronik (BSE) sebagai program buku murah dari pemerintah," katanya.
Meski demikian dia mengapresiasi keinginan Kemdikbud menyiapkan buku siswa sekaligus buku panduan gurunya. "Tetapi lagi-lagi, sejak kapan buku cetakan negara menjadi rujukan utama para guru di sekolah-sekolah? Jadi, ini perlu penyusunan yang matang agar bukunya berbobot dan dipastikan aplikatif secara nasional," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
