REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jawa Tengah, Dr Anjar Nugroho, meminta agar masyarakat tetap menjaga situasi kondusif menjelang dan selama pelaksanaan sidang Mahkamah Konstitusi.
"Segala sesuatu bisa kita selesaikan secara konstitusional, termasuk konflik di pemilu. Kalau MK sudah memutuskan, maka nanti harus dihormati oleh semuanya,'' jelasnya.
Anjar menyampaikan hal itu seusai melakukan silaturahim dengan Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun, di Mapolres Banyumas. Dalam kegiatan silaturahim itu, Anjar didampingi beberapa pimpinan UMP dan Kepala Humas UMP Sudiro.
Terkait dengan pelaksanaan sidang MK tersebut, Anjar mengaku bersyukur bahwa masalah yang muncul selama proses pelaksanaan pemilu serentak 2019, diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
''Ini sesuai dengan harapan kami semua. Kalau upaya penyelesaiannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, maka nanti, insya Allah selesainya pun bisa secara konstitusional,'' kata dia.
Dengan demikian, kemungkinan adanya konflik lebih besar yang melibatkan massa, dapat dieliminir seminimal mungkin, sehingga dapat menghindari kemungkinan jatuhnya korban yang tidak diinginkan.
Terkait dengan penyelesaikan melalui MK, Anjar juga meminta agar seluruh lapisan masyarakat, baik pendukung capres 01 ataupun 02, dapat mematuhi dan menghormati apapun keputusan MK.
''Penyelesaikan sengketa di Mahkamah Konstitusi, merupakan ujung atau tempat terakhir untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan masalah hukum,'' jelasnya.
Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun yang menerima kedatangan rektor UMP, mengatakan kedatangan rektor UMP merupakan bentuk dukungan kalangan kampus terhadap kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban selama sidang MK.
'Kunjungan ini menjadi pertanda bahwa kalangan civitas akademika berharap seluruh masyarakat bisa menjada situasi agar tetap kondusif,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
