Kamis 28 Jun 2018 23:00 WIB

Mensos Tantang Mahasiswa Mengabdi ke Daerah Perbatasan

Penguatan perbatasan sedang menjadi fokus program Kementerian Sosial.

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Andi Nur Aminah
Menteri Sosial Idrus Marham
Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Menteri Sosial Idrus Marham

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menantang mahasiswa Universitas Hassanuddin (Unhas) melakukan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) hingga perbatasan. "Kalau ada yang siap mengabdi ke daerah perbatasan, saya akan datang berkunjung dan memberikan bantuan dana," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (28/6).

Ia menambahkan, penguatan perbatasan sedang menjadi fokus program Kementerian Sosial. Saat ini Presiden Joko Widodo sudah intensif meningkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dengan memperbaharui berbagai fasilitas di sana.  "Tugas kita adalah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan. Karena kunci pertahanan di perbatasan adalah kesejahteraan masyarakat di sana," katanya.

Ia menjelaskan, ada 41 kabupaten/kota yang berada di perbatasan yang menjadi fokus perhatian Kemensos. Daerah-daerah tersebut yang perlu dilakukan penguatan. Menurut Idrus, pengabdian ke perbatasan adalah salah satu unsur dari tridharma perguruan tinggi. "Jadi KKN hakekatnya adalah sinergitas tridharma perguruan tinggi. Dari aspek pendidikan, saudara bisa belajar dari rakyat," ujarnya.

photo
Warga di daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Serawak, Malaysia.

Ia menambahkan, rakyat biasa mengedepankan proses dalam mengatasi masalah hidupnya. Maka, ia meminta jangan melihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Jika posesnya tidak jelas, maka tidak ada produktifitas. "Pelajari kepemimpinan dan kearifan lokal di desa," katanya.

Unsur tridharma  perguruan tinggi ketiga adalah penelitian. Dalam konteks ini, Mensos meminta mahasiswa melakukan analisis terhadap berbagai masalah yang berlangsung di lokasi KKN. "Rumuskan dalam bentuk analisis konseptual, yang terjadi di lingkungan saudara termasuk masalah mengatasi kemiskinan di desa. Maka saya tantang, coba Anda berikan masukan kepada Kementerian Sosial saya akan bantu termasuk dengan bantuan dana," katanya.

Jika mahasiswa bisa menyusun konsep yang jitu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat, dia mengatakan, itu merupakan legasi (warisan) yang patut dikenang di desa dimana mereka mengabdi. Dalam kesempatan ini, Mensos juga menyerah bantuan uang sebesar Rp 100 juta kepada Unhas.

Pada kesempatan itu, Idrus melepas 4.560 mahasiswa untuk menempuh program KKN. Tujuannya ke berbagai pelosok Tanah Air. Baik di Sulawesi sendiri, Sumatera, kawasan perbatasan Sebatik (Kalimantan), dan ke luar negeri.

Program KKN perguruan tinggi bisa berkontribusi kepada upaya mengatasi masalah kemiskinan. Ini sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos). Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Kemensos Bambang Mulyadi mengatakan, program KKN bisa bersinergi dengan program Desa Sejahtera Mandiri (DSM) yang dipromosikan Kementerian Sosial.

photo
Hasil tangkapan di Sebatik, wilayah perbatasan dengan Malaysia.

Unhas adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam konteks pengembangan DSM. "Ini adalah program yang sudah dirintis sejak era Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa," kata Bambang.

Untuk mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), KKN dipandang punya nilai strategis. Untuk menentukan apa yang bisa dikontribusikan Kemensos, pertama mahasiswa perlu melakukan assessment , tentang apa saja kebutuhan atau permasalahan di desa tujuan KKN.  Dari sini baru bisa ditentukan bentuk kontribusi berupa program apa yang bisa membantu masyarakat.

"Yang utama tentu kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan. Untuk memenuhi ibu, sangat mungkin pula kita bermitra dengan instansi lain yang terkait," ujarnya.
Misalnya, bila ada kendala akses terhadap kesehatan, bisa melibatkan dinas kesehatan setempat. Demikian pula masalah pendidikan, bisa dengan dinas pendidikan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement