Senin 05 Feb 2018 07:16 WIB

PT Asing yang Bisa Masuk ke Indonesia Menurut Menteri Nasir

Perguruan tinggi asing di Indonesia harus menyediakan pendidikan berkualitas.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Andri Saubani
Menteri Ristek dan Dikti Mohammad Nasir saat memyampaikan Orasi Ilmiah pada Milad Pertama Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Auditorium Gedumg B Kampus Terpadu Unisa, Senin (6/11).
Foto: Republika/Neni Ridarineni
Menteri Ristek dan Dikti Mohammad Nasir saat memyampaikan Orasi Ilmiah pada Milad Pertama Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta di Auditorium Gedumg B Kampus Terpadu Unisa, Senin (6/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir menargetkan, perguruan tinggi asing (PTA) yang masuk ke Indonesia adalah yang masuk peringkat 200 besar di dunia. Dengan demikian, nantinya PTA yang membuka akses di Indonesia tersebut menyuguhkan pendidikan yang berkualitas.

"Harapan saya minimal perguruan tinggi dengan peringkat 200 besar dunia yang masuk Indonesia," kata Nasir kepada Republika, Senin (5/2).

Nasir menegaskan, kebijakan PTA dapat beroperasi di Indonesia telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tetapi dia memastikan, tidak semua perguruan tinggi asing yang dapat masuk Indonesia. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi PTA jika ingin beroperasi di Indonesia.

Salah satu syarat tersebut seperti tercantum pada pasal 90, PTA harus memperoleh izin terlebih dahulu, berprinsip nirlaba, bekerja sama perguruan tinggi di Indonesia dan mengutamakan dosen serta tenaga kependidikan di Indonesia. "Syarat itu akan kami terapkan secara ketat. Untuk memastikan hanya perguruan tinggi asing dengan kualitas baiklah yang dapat masuk Indonesia," tegas Nasir.

Nasir mengatakan, masuknya PTA ke Indonesia bertujuan untuk nawacita yang tetap mengacu pada terwujudnya pendidikan yang berdaulat dan mandiri. Bukan, untuk mengulang dan membuka praktik penjajahan baru di Indonesia.

"Harus diingat beroperasinya perguruan tinggi asing di sini, yaitu untuk kedaulatan bangsa. Jangan sampai ada penjajahan baru," tegas Nasir.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement