REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) setuju jika pemerintah membatasi mahasiswa keguruan. Namun, Aptisi minta pembatasan hanya untuk mahasiswa baru pendidikan sosial dan sains, bukan  pendidikan teknik. 

Ketua Aptisi Budi Djatmiko mengatakan, fakta di lapangan menunjukkan jumlah mahasiswa bidang keguruan sosial dan sains non-teknik saat ini memang sudah berlebih. Untuk itu, pihaknya menyambut baik wacana pemerintah untuk membatasi mahasiswa keguruan di bidang sosial dan sains non-tekniki. 

Namun, Aptisi berharap kebijakan ini nantinya tidak berlaku untuk prodi pendidikan teknik. Indonesia, kata dia, mengalami kekurangan program studi tertentu, misalnya prodi pendidikan teknik atau terapan. "Yang teknik dan terapan-terapan itu (mahasiswanya) kurang sekali," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (17/12.

Jadi, pihaknya mengusulkan kebijakan pembatasan mahasiswa keguruan hanya berlaku untuk prodi pendidikan sosial humaniora dan pendidikan sains. 

Aptisi juga mengusulkan pengajar atau dosen yang mengajar pendidikan teknik boleh tidak linier dengan pendidikannya. Alasannya karena jumlahnya kurang. 

Pihaknya sebagai pelaku sudah mengetahui hal ini dan mengusulkan prodi pendidikan-pendidikan yang tidak ada S2 nya dan sedikit S2 nya itu diberikan pinjaman dosen lintas prodi atau yang tidak linier. Ia menyebut ini bisa saja dilakukan. 

Ia mencontohkan Malaysia yang tidak punya ahli astronomi. Negara ini bisa membuka strata satu (S1), strata dua (S2), hingga strata tiga (S3) prodi astronomi dengan 'meminjam' dosen yang tidak linier.

"Lho mereka bisa kenapa kita tidak. Kalau pemerintah cerdas, terobosan semacam ini bisa dilakukan," ujarnya

 

 

Ikuti Whatsapp Channel Republika