"Nantinya, dosen tidak hanya S2, S3 saja, ada dari praktisi, industri," kata Nasir yang ditemui usai melakukan monitoring terhadpa proyek IDB di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Jumat (10/11) sore.

 

Praktisi, kata Nasir, tentu yang kompetensinya sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk profesi, khususnya kedokteran, ia mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

 

Intinya, ia menekankan, tenaga-tenaga pengajar perguruan tinggi memang harus melewati ujian kompetensi, dan ke depan semua akan seperti itu. Jadi, tidak bisa mereka yang berpendidikan profesi lulus tanpa ujian kompetensi.

 

Untuk program-program studi, ia melihat kampus saat ini sudah mulai mengembangkan program studi. Misalnya otometrik sudah mulai dikembangkan, dan akan buka di beberapa kampus Indonesia. Ada pula kajian transportasi era digital, yang keduanya bisa jadi sejarah baru.

 

"Nanti semua bergerak, tidak serta merta, sangat tergantung sumber daya manusia dosen yang ada," ujar Nasir.

 

Selain itu, ia melihat perguruan-perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai mengembangkan program studi hukum agraria. Ada pula internasional marketing, yang terlihat mulai dikembangkan beberapa kampus.

 

Menurut Nasir, pengembangan-pengemabangan itu sudah seharusnya dilakukan di Indonesia. Terlebih, batas-batas negara sudah mulai terbuka, dan kerja sama antar perguruan tinggi begitu mudah dilakukan.