REPUBLIKA.CO.ID, KOTABARU--Korban tanah longsor di Desa Maradapan, Pulau Sembilan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, menagih janji pemerintah, karena hingga kini mereka belum menerima bantuan dari pemerintah daerah setempat. "Usai musibah longsor, para korban dijanjikan akan diberi bantuan oleh pemerintah daerah melalui camat, namun kenyataanya hingga saat kini tidak ada realisasinya," kata Kepala Desa (Kades) Maradapan H Amirudin, Senin (15/11).
Karena tidak mendapatkan bantuan tersebut, lanjur Kades, lima kepala keluarga korban longsor warga RT 8, terpaksa membangun rumahnya dengan bahan material seadanya. Bahkan mereka masih menggunakan material bekas rumah yang tertimbun tanah longsor, dan tidak semuanya material tersebut dapat dipakai kembali.
Lima kepala keluarga korban tanah longsor Gunung Tanjung Mainan di Pulau Maradapan sekitar Juni 2010 itu: Harli, Ida Laila, Samardi, Udin, Kawacong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tanah longsor Juni lalu itu, namun barang peralatan rumah tangga hancur akibat tertimbun tanah, ujar tokoh Desa Maradapan Ahmad.
Selain menghancurkan rumah warga, tanah longsor itu juga menyebapkan jalan poros di Desa Maradapan tertimbun tanah, membuat warga terpaksa harus menggunakan jalur alternatif. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maradapan Husaini mengatakan bahkan saat ini masih ada dua rumah lagi yang terancam longsor, yakni rumah milik Muda dan Ariadi.
Setiap hujan turun, kata dia, tanah dari atas Gunung Tanjung Mainan masih terus turun hingga ke rumah warga. "Bahkan batu yang berukuran sekitar 1,5 ton itu juga sewaktu-waktu bisa menggelinding turun ke bawah dan dapat menimpa warga," tegasnya.
Sebenarnya mereka juga ingin pindah agar terhindar dari bencana, namun apa daya tidak memiliki biaya unhtuk memindahkan rumahnya, sehingga mereka hanya bisa menunggu nasib saja, demikian warga RT 8 Husain.
Perangkat desa dan tokoh masyarakat berharap pemerintah dapat membantu material bahan bangunan kepada korban tanah longosr agar dapat kembali membangun rumah lebih layak. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi H Ansyari Suryadi MM, hingga kini belum berhasil dikonfirmasi terkait keluhan warga Pulau Sembilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
