REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE -- Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto hadir pada Focus Group Discussion (FGD) mengenai 'Monitoring Fiskal Daerah' di Kantor BAPPEDA Kabupaten Merauke, Senin (21/8).
FGD dihadiri oleh Bupati Merauke Frederikus Gebze serta jajaran pimpinan Pemda Kab Merauke: Setda, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Kepala Bappeda, Kepala BPS, 12 Kepala Dinas, dan undangan lainnya.
Siaran pers IPB yang diterima Republika.co.id, Rabu (23/8) menyebutkan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan penelitian dan pelatihan mengenai Monitoring Fiskal Daerah. Proyek tersebut merupakan kerja sama antara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), IPB dan Pemerintah Kabupaten Merauke yang telah ditandatangani di Jakarta, 17 Juli 2017 lalu.
Rektor IPB dalam sambutannya mengungkapkan bagaimana pentingnya perencanaan dan menjaga keseimbangan keuangan daerah, serta memperhatikan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi penerimaan maupun pengeluaran (belanja) daerah. Bupati Merauke sangat mengapresiasi IPB yang menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lokasi kegiatan studi ini dan menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lokasi pertama dilaksanakannya FGD di antara 12 kabupaten (di dalam 9 provinsi) dijadikan sbg lokasi penelitian.
Kegiatan penelitian ini melibatkan sembilan PTNBH termasuk IPB, di mana masing-masing PTN melakukan penelitian di satu kabupaten. Sementara IPB (dalam hal ini diwakili oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen) melakukan studi di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bogor untuk topik Monitoring Fiskal Daerah dan Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau dan Kabupaten Gorontalo untuk topik Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Setelah sambutan Rektor dan Bupati, acara FGD selanjutnya dipimpin oleh Sekda Kabupaten Merauke dan dipandu oleh Dekan FEM IPB, Prof Yusman Syaukat dan Katua Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, Dr Dedi Budiman Hakim.
FGD ini digelar dalam rangka memberikan pengarahan kepada peserta mengenai risiko-risiko terkait keuangan (fiskal) yang dihadapi daerah, yang akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran/belanja pemerintah daerah, misalnya dampak dari perubahan kondisi ekonomi daerah, bencana alam, perubahan iklim, kerusuhan sosial, perubahan kebijakan pemerintah, dan lainnya. Dari kegiatan ini diharapkan dapat diidentifikasikan berbagai faktor yang mempengaruhi celah fiskal dan implikasi kebijakannya. Juga, akan dikembangkan software seperti 'dashboard' kondisi keuangan pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
