REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendorong perguruan tinggi adaptif dengan perubahan.
"Semua dorong perguruan tinggi adaptif perubahan," kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (8/8).
Hal itu menyikapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar perguruan tinggi mempersiapkan lulusannya siap bersaing secara global. Presiden Jokowi mengkritisi jurusan sosial, politik dan hukum tidak menghasilkan lulusan siap berkompetisi di dunia kerja.
Menristekdikti menuturkan Presiden Jokowi menyakini Indonesia memiliki subjek yang harus dilakukan terhadap jurusan untuk mengantisipasi kebutuhan pasar. Ia mencontohkan jurusan manajemen harus dikembangkan sesuai kebutuhan dan permintaan pasar, seperti logistik, keuangan, pemasaran, operasi. Pun juga jurusan hukum harus dikembangkan hukum kelautan dan udara.
"Indonesia harus ke arah situ," ujar dia.
Saat ini, Nasir mengatakan, Kemristekdikti mensyaratkan politeknik memiliki dosen masing-masing, 50 persen dari akademik dan 50 persen dari industri. Selain itu, menurutnya dosen tidak perlu lulusan S2, tetapi dia harus ahli dibidangnya.
Nasir mengatakan pemerintah tak perlu menginstruksikan untuk perubahan kurikulum, tetapi cukup menyesuaikan konten pengajaran. Ia beranggapan, perubahan kurikulum tidak perlu mutlak lima tahun sekali. Menurutnya, perubahan bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan pasar.
Nasir meyakini konsep itu mampu menunjukkan keunikan masing-masing perguruan tinggi. Menurutnya, politeknik dapat mengembangkan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
