Senin 07 Aug 2017 17:37 WIB

UIN Sunan Kalijaga Luncurkan Pusat Studi Pancasila

Rep: Eric Iskandarsjah/ Red: Yusuf Assidiq
Kampus UIN Sunan Kalijaga.
Foto: Dokumen
Kampus UIN Sunan Kalijaga.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Yogyakarta menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila mulai terkikis. Oleh karena itu, perguruan tinggi inipun berinisiatif untuk mendirikan Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yudian Wahyudi, mengatakan di tengah berbagai kritik dan hantaman atas dasar kenegaraan, maka diperlukan upaya untuk membumikan kembali Pancasila melalui dialog dan kesepahaman segenap komponen anak bangsa. "Ini sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman perpecahan," kata Yudian, dalam konferensi pers, Senin (7/8).

Berkaitan dengan hal itu, pihaknya mengadakan seminar nasional sekaligus peluncuran Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara. Ia pun menilai, pemahaman Pancasila jika tidak didukung oleh kelompok agama maka akan terasa berat.

Sehingga, ia berinisiatif untuk mengajak civitas akademika dalam melawan gerakan anti-Pancasila. "Pihak yang paling berkompeten dalam memberikan perlawanan adalah dari pihak kampus," ujarnya.

Atas dasar hal itu, UIN Suka ingin hadir secara nyata dalam membela Pancasila. Terkait hal tersebut, tegasnya, UIN Suka pun telah merancang sebuah gerakan yang berkesinambungan.

Gerakan berkesinambungan itu diwujudkan dengan pelatihan-pelatihan. Bahkan, kata rektor, pelatihan itu nantinya akan menjadi syarat kelulusan mahasiswa.

Tak hanya itu saja, UIN Suka juga akan menjalin kerja sama dengan kementerian terkait dan beberapa universitas lain sehingga daya jangkaunya dapat lebih meluas.

"Penguatan Pancasila ini penting agar tidak ada umat  Islam yang terseret dengan gerakan anti-Pancasila," jelas Yudian.

Seminar nasional yang digelar di UIN Suka pada Selasa (8/8) bakal menghadirkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan serta Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement