Ahad 11 Jun 2017 20:23 WIB

Papua Barat Minta Tambahan Kuota IPDN

 Patung Proklamator Soekarno yang dipasang di depan kampus IPDN, Jakarta, Senin (27/3).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Patung Proklamator Soekarno yang dipasang di depan kampus IPDN, Jakarta, Senin (27/3).

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta pemerintah pusat menambah kuota mahasiswa  di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

"Pekan lalu saya ke Jakarta menemui Menteri PAN-RB Bapak Asman Abnur. Saya sudah usulkan dan menyampaikan kesanggupan daerah atas usulan tersebut," kata Dominggus di Manokwari, Ahad (11/6).

Dia menyebutkan pemerintah daerah siap menanggung konsekuensi terkait biaya pendidikan mahasiswa selama perkuliahan. Hal ini dilakukan mengingat tingginya kebutuhan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

Dominggus berpandangan seiring terbentuknya daerah otonomi baru di Papua Barat, maka diperlukan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pemerintahan yang disiplin serta memahami peran dan tugas pemerintah. IPDN dinilai menjadi solusi bagi Papua Barat untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah bagi masyarakat.

"Saya ingin pemerintahan tidak sekedar berdiri, tapi juga harus mampu menjawab persoalan daerah. Anak-anak yang mengenyam pendidikan di bangku IPDN mendapat kesempatan cukup besar untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang disiplin dan piawai dalam tugas-tugas pemerintahan," kata dia.

Menurut dia, Menpan-RB merespons positif usulan yang ia ajukan. Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta melengkapi berkas usulan penambahan kuota tersebut agar bisa ditindaklanjuti.

Pada pertemuan bersama menteri, katanya, ia juga mempertanyakan proses pengangkatan pegawai kontrak atau honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Jumlah pegawai kontrak Papua Barat yang rencananya akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil mencapai 1.283 orang.

"Pada prinsipnya Bapak Menteri sangat merespons, dalam arti ada persyaratan yang harus kita penuhi," katanya.

Menurut dia, terkait pengangkatan tersebut pembahasan tidak bisa berhenti pada Kemenpan-RB. Persoalan tersebut harus dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait agar Papua Barat memperoleh kepastian.

Sebelumnya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) membuka pendaftaran bagi para calon taruna secara online pada Maret lalu. Tahun lalu, IPDN hanya menerima 900 calon taruna. Tahun ini, kuota taruna baru IPDN bertambah menjadi 1.689 orang.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement