REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta mahasiswa untuk berpikir kritis sehingga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang galak.
"Jangan khawatir untuk bertanya. Silakan mengajukan pertanyaan, yang galak sekalipun. Memang, mahasiswa itu harus berpikir kritis," kata Zulkifli ketika berdialog mengenai Perekonomian Indonesia dalam Bingkai Empat Pilar dengan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/11).
Ada sejumlah mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada Zulkifli. Pertanyaan beragam. Ada yang bertanya mengenai kontrak karya Freeport.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS angkatan 2014, Astri, memaparkan pendapatnya mengenai perekonomian Indonesia yang hanya mengedepankan sektor moneter daripada riil. Alhasil, banyak UKM yang tidak mendapatkan sokongan dari pemerintah.
Ada pula yang mahasiswa yang bertanya mengenai pemberitaan media massa, khususnya tekait aksi unjuk rasa 4 November 2016. Pemberitaan media massa memberikan label negatif dan buruk bagi kelompok yang berdemo. Hanya satu media massa Islam yang memberitakan ada hal-hal yang baik dalam demonstrasi tersebut.
Zulkifli menyatakan media massa memang kerap memiliki kepentingan politik. Apalagi, dia mencontohkan televisi yang dimiliki oleh politisi. Kendati demikian, masyarakat tetap membutuhkan media massa.
Masyarakat harus bijak dalam mengkonsumsi media massa. Tidak hanya media massa, mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang mewakili generasi muda juga harus berhati-hati menggunakan media sosial.
Media sosial memiliki dampak yang sangat luar biasa. Karena itu, generasi muda harus menggunakan media sosial dengan tujuan dan maksud yang baik. "Jangan melakukan hal-hal yang malah merusak kesatuan rakyat Indonesia," kata Zulkifli.
Zulkifli juga meminta mahasiswa untuk mempelajari berbagai peristiwa panas yang terjadi akhir-akhir ini, khususnya polemik Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Pilkada Serentak 2017. Polemik itu memunculkan perbedaan-perbedaan di masyarakat.
Namun, Zulkifli menyatakan, hal terpenting menyikapi perbedaan tersebut. Semestinya, perbedaan sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Indonesia juga menjamin hak setiap warga negara untuk suka atau tidak suka dengan calon pemimpin.
Kendati demikian, ekspresi ketidaksukaan terhadap calon pemimpin harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. "Yang tidak boleh adalah memaksakan kehendak," ujar Zulkifli.
Pada kesempatan itu, Zulkifli juga memaparkan data yang menunjukkan Indonesia memiliki persoalan kesenjangan ekonomi yang harus dituntaskan. Karena itu, dia mendorong mahasiswa UNS untuk menjadi generasi muda yang andal mengisi pembangunan nasional sehingga negara ini menjadi maju.
"Belajar dengan tekun, serta kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Juga, realisasikan sebagai bekal meraih cita-cita setinggi langit. Bagaimana pun kalian beruntung mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi," ujar Zulkifli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
