REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (UP) sekaligus tokoh nasional, Siswono Yudo Husodo mengkritisi kebijakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Pada 2016, tak kurang dari Rp 1,9 miliar yang harus disetor UP ke pemerintah. Padahal, dengan biaya sebesar itu, kata dia, bisa lebih berguna jika digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di universitas.
"Kita minta PBB itu nol. 2016 ini kita bayar Rp 1,9 miliar, padahal kalau untuk menyekolahkan dosen ke tingkat doktor, misalnya itu juga meningkatkan pendidikan. Itu jauh lebih bermanfaat," kata dia dalam Dies Natalis UP ke-50 di SICC, Bogor, Kamis (6/10).
Dia menambahkan, seluruh dana yang dimiliki kampus pastinya dikembalikan untuk pendidikan. Saat ini, jelas dia, ada tiga juta mahasiswa di Indonesia, dengan dua juta di antaranya mengenyam pendidikan di perguruan tinggi swasta.
"Tidak ada satu sen pun yang keluar bukan untuk pendidikan," katanya menambahkan.
Adapun menurutnya aset UP saat ini bisa mencapai Rp 4 triliiun. UP juga sebelumnya disepakati tengah diproses menjadi universitas negeri. Akan tetapi, sejak 2015 dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat moratorium, di mana hasilnya menyatakan banyak terjadi kerumitan organisasi pada kampus yang berubah status dari swasta menjadi negeri. Januari mendatang, UP disebut siap meresmikan kampus Pariwisata.
"Soal jadi negeri atau tidak, kami tetap tidak mengendorkan semangat meningkatkan pendidikan, mencetak generasi-generasi unggul, kami terus perbagus sarana prasarana, Masjid yang sebelumnya dijadikan dua lantai, semua fakultas dilengkapi laboratorium. Seluruh pihak yayasan juga ikhlas bila memberikan semua aset pada negara," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
