REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah di daerah ini dengan standardisasi keterampilan sumber daya manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan Mini.
"Langkah Pemprov Jatim dalam mengembangkan UMKM yakni melalui bimbingan teknis, pendampingan, bimbingan tenaga promosi, pameran produk unggulan UKM, dan standarisasi keterampilan SDM melalui SMK Mini, yakni pelatihan yang dilakukan secara singkat untuk mencetak SDM berkualitas," ucap Gubernur Jatim Soekarwo, di Surabaya, Rabu.
Soekarwo yang menjadi pembicara Pra-Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan ada sembilan jenis bidang keahlian yang distandarkan melalui keberadaan SMK Mini, salah satunya keterampilan SDM.
Pembicara lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof Mudrajad Kuncoro mengatakan pengembangan UMKM juga dapat dilakukan pada proses produksi dengan meningkatkan alat produksi, efisiensi dan produktivitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan.
Selain itu, ketersediaan bahan baku atau subsitusi bahan baku yang lebih efisien dan tersedia dengan mudah juga harus ada, ditambah dengan pasar atau pembeli yang memenuhi standar.
Sebelumnya, pelaksanaan Kongres ISEI yang digelar di Surabaya mengambil tema "Keterkaitan Antar Daerah Dalam Pembangunan Daerah Industri", dan berupaya menghasilkan keputusan atau rekomendasi untuk mendorong pemerintah lebih memberdayakan UMKM.
Ketua Umum ISEI Surabaya, Mulyanto mengatakan melalui dorongan dari sektor UMKM akan mampu menggerakkan perekonomian nasional secara nyata dan mengurangi jumlah pengangguran, serta otomatis mengurangi kemiskinan.
Mulyanto mengatakan, hasil kongres akan didorong agar porsi APBD setiap daerah harus memberikan bagian lebih pada peningkatan UMKM.
"Fokus utama tujuan kongres nanti adalah pemberdayaan UMKM masuk dalam APBD setiap daerah, atau mengotipmalkan APBD untuk pemberdayaan UMKM, dengan adanya pembiayaan melalui kebijakan yang jelas," katanya
Ia menjelaskan, pada setiap akhir laporan APBD selalu ada sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA), dan itu bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan UMKM dengan membuat aturan yang jelas.
Sementara, pelaksanaan Kongres XIX digelar mulai Rabu (7/10) hingga Jumat (9/10) dengan mendatangkan berbagai nara sumber, seperti Menteri Perindustrian Saleh Husin yang akan menyampaikan cetak biru kebijakan industri nasional dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang akan menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi sektor industri yang berdaya Saing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
