REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Institut Pertanian Bogor (IPB) diminta menghidupkan kembali pusat studi agraria. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Balda mengatakan lembaga tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan.
"Kalau di IPB memang pernah ada Pusat Studi Agraria, kami semangat untuk dihidupkan kembali. Kebutuhan pusat studi ini akan menjadi pemandu dalam proses mengelola persoalan agraria," kata Menteri saat menjadi pembicara utama dalam kuliah umum di Kampus IPB Dramaga, Selasa (26/5).
Menteri mengatakan, Pusat Studi Agraria dibutuhkan bukan untuk membuat masalah baru tetapi memberikan ketentraman dan kedamaian dalam menyelesaikan persoalan agraria.Dia menuturkan, permasalahan agraria di tanah air menghadapi banyak tantangan, diantaranya konversi lahan pertanian yang mengancam kedaulatan pangan nasional.
"Kita tidak akan mampu menahan laju ini apabila kita tidak memiliki data yang pasti berapa luas lahan pertanian yang produktif saat ini, dan berapa cukup lahan untuk memproduksi pangan yang berkelanjutan," katanya.
Persoalan lainnya, perubahan iklim yang juga berpengaruh pada persoalan agraria, sehingga pengaturan tata ruang tidak hanya menjadi dasar tetapi juga harus mempertimbangan perubahan iklim. Tidak hanya itu, persoalan masyarakat adat yang menduduki wilayah tanah ulayat juga menjadi catatan yang harus dipertimbangkan. Begitu pendirian tanah kuburan privat yang menyalahi aturan, konflik pendirian tempat ibadah.
"Data agraria ini hanya dapat diketahui dari perguruan tinggi. Ini menjadi tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengaturnya. Diharapkan dengan pusat studi agraria ini, sebuah kemurnian, pandangan pendapat dari IPB menjadi landasan memperkaya kementerian mengambil kebijakan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
