REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bagi Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof Dr Muhammad Nasir, rektor dari sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) itu bukan mandiri sepenuhnya.
"PTN itu kepanjangan tangan pemerintah, jadi bukan mandiri penuh, karena itu kementerian memiliki suara 35 persen dalam pemilihan rektor," ucap menteri kelahiran Ngawi, Jawa Timur, itu.
Di sela kedatangannya ke kampus Unair Surabaya untuk menghadiri pengukuhan Ketua MA HM Hatta Ali sebagai Guru Besar FH Unair, Sabtu (31/1), ia mengemukakan hal itu berkaitan rencana ITS Surabaya dan Unair Surabaya menggelar pemilihan rektor.
Bahkan, Panitia Pemilihan Calon Rektor (PPCR) ITS telah mengirimkan tiga nama calon rektor ke Kemenristekdikti sejak akhir tahun lalu, namun hingga kini Kemenristekdikti belum menentukan pilihan.
Panitia Pilrek ITS berharap paling lambat pertengahan Februari sudah ada rektor terpilih sesuai jadwal, sedangkan Unair masih belum menentukan jadwal, namun biasanya setelah ITS.
"Para calon rektor yang sudah diputuskan melalui rapat Senat itu akan kami lihat rekam jejaknya," ujar guru besar di bidang Behavioral Accounting dan Management Accounting Undip itu tentang kriteria yang dipatok kementerian untuk menentukan suara.
Oleh karena itu, calon yang memperoleh suara terbanyak saat pemilihan internal kampus melalui rapat Senat itu tidak dijamin mulus terpilih.
"Calon yang mendapat suara terbanyak, belum tentu bisa masuk (terpilih)," ujar menteri yang juga mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.
Terkait "kepanjangan tangan" pemerintah itulah, pemerintah berusaha membantu mahasiswa/masyarakat melalui Bidikmisi dan UKT, lalu pemerintah juga berusaha membantu PTN melalui BOPTN (bantuan operasional PTN).
"Untuk tahun 2015, BOPTN akan mencapai Rp4,5 triliun, tapi 30 persen dari jumlah itu untuk kepentingan riset," tukas doktor alumni Universiti Sains Malaysia itu tentang contoh dukungan pemerintah untuk PTN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
