REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyerukan kepada para pelaku pendidikan Islam untuk menjadikan Indonesia sebagai kiblat pendidikan Islam dunia karena adanya kesiapan untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam.
Hal tersebut dinyatakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Malam Anugerah Apresiasi Pendidikan Islam di Jakarta, Selasa (16/12) malam.
Pada acara tersebut hadir Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, sejumlah pejabat eselon I, II dan III Kementerian Agama. Begitu juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Dr Hamdan Zoelva.
Menurut Menteri Agama, selama ini ada kesan kiblat dan pusat pendidikan Islam berada di negara-negara Timur Tengah yang menggunakan Bahasa Arab. Kini sudah saatnya Indonesia menjadi kiblat pendidikan Islam bagi warga dunia.
Selain jumlah dan bentuk satuan pendidikan Islam yang beragam dan khas, Indonesia memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi tuan rumah bagi warga negara lain belajar Islam di Indonesia. ''Momentum itu sudah tiba,'' jelas menag.
Dasarnya, kata dia, Indonesia negara demokratis terbesar di dunia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.
Pada saat negara-negara Islam Timur Tengah, terutama kawasan Arab Spring, dilanda persoalan politik, bangsa Indonesia dengan penduduk Muslim mayoritas menjadi magnet baru bagi bangsa-bangsa lain.
Menag mencontohkan, pelaksanaan demokrasi, hubungan antaragama yang harmonis, pluralisme, kemajuan ekonomi dan kompatibalitas Islam dan hak-hak asasi manusia.
Dasar lainnya, Indonesia dipercaya negara-negara Islam untuk menyelenggarakan kegiatan internasional tentang Islam. Ketiga, performa jamaah haji Indonesia di mata dunia juga sangat positif.
Pelaksanaan haji Indonesia, kata menag, mempunyai tingkat kepercayaan internasional yang sangat tinggi. Selain jumlah jamaah haji Indonesia yang besar, perhatian negara terhadap penyelenggaraan haji juga sangat baik.
"Haji sebagai arena 'muktamar akbar Muslim se-dunia' dapat dijadikan ajang promosi yang luar biasa tentang Islam Indonesia," kata Lukman Hakim.
Kedudukan madrasah pun setara dengan sekolah pada semua jenjang. Pesantren dan diniyah diakui sebagai sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi keagamaan mendapatkan payung hukum yang sama kuat dengan UU No.12 tahun 2012.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
