Jumat 08 Aug 2014 00:15 WIB

Gelombang Kedua Beasiswa Presiden RI Dibuka

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Foto: antara
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Beasiswa Presiden Republik Indonesia atau Indonesia Presidential Scholarship (IPS) kembali membuka pendaftaran untuk memenuhi target penerima sebanyak 150 orang.

"Pada seleksi gelombang pertama IPS telah menerima sebanyak 100 pendaftar. Kini dibuka gelombang kedua," kata Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden RI Kapten Aditya Wira di Semarang, Kamis.

Presiden, kata dia, menargetkan Indonesia menjadi negara dengan perekonomian kuat, kesejahteraan merata, politik keamanan stabil, dan berperan penting di kancah internasional pada 2045.

"Itulah yang mendasari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan program IPS pada tahun terakhir kepemimpinannya. Masyarakat kurang mampu mendapat prioritas mempertimbangkan keadilan," katanya.

Dari 100 pendaftar yang terjaring pada gelombang pertama, di antaranya adalah Raeni, lulusan Universitas Negeri Semarang 2014 yang merupakan putri seorang pengayuh becak asal Kendal, Jawa Tengah.

Program IPS, tukas Aditya, terbuka untuk seluruh kalangan, baik sipil maupun anggota TNI/Polri khusus untuk menempuh studi magister dan doktoral hanya di 50 perguruan tinggi terbaik dunia.

Marketing Communication Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Berliana Abidah mengatakan pendaftaran peserta IPS gelombang kedua ditutup pada 17 Agustus 2014.

"Nantinya, peserta gelombang pertama dan kedua akan digabung saat tes wawancara. Kuota program IPS adalah 150 orang, terdiri atas 100 kalangan sipil dan 50 orang dari unsur TNI/Polri," katanya.

Ia menjelaskan para peserta IPS bebas memilih program studi yang diinginkan di 50 perguruan tinggi terbaik di dunia yang ditetapkan LPDP Kemenkeu dan kebetulan seluruhnya berada di luar negeri.

"Peserta IPS akan mendapatkan bantuan berupa dana pendidikan, dana nonpendidikan, dan dana-dana lainnya. Khusus untuk peserta S2 mendapatkan Rp50 juta dan S3 mendapatkan Rp100 juta," kata Berliana.

Sementara itu, Kepala Divisi Evaluasi Penyaluran Dana Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan (DRFP) LPDP Kemenkeu Diki Candra menambahkan pendanaan program LPDP, termasuk IPS berasal dari dana abadi APBN.

"Karena itu, kami mengajak seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk ikut program IPS. Untuk keterangan lebih lengkap bisa dilihat di website 'www.lpdp.kemenkeu.go.id'," pungkasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement